Simalungun, MISTAR.ID

Warga keluhkan tumpukan sampah yang berserakan di kawasan perkantoran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dinilai kumuh dan tidak terkelola, Selasa (28/4/2026).

Pantauan di lokasi, sampah terlihat menumpuk di bahu jalan. Beragam jenis limbah, mulai dari plastik, kertas, hingga sisa kemasan makanan bercampur dengan daun kering dan ranting pohon.

Selain merusak estetika, kondisi ini juga menimbulkan persoalan kesehatan. Bau tak sedap mulai tercium dari sampah organik yang membusuk, berpotensi mengundang lalat dan hewan pembawa penyakit.

Lokasi yang berada di jalur aktif kendaraan juga menambah risiko, karena sebagian sampah telah berserakan di badan jalan.

Warga yang melintas maupun yang beraktivitas di sekitar lokasi mengaku resah. Mereka menilai kondisi tersebut sudah berlangsung beberapa waktu tanpa penanganan serius.

“Sudah beberapa hari ini dibiarkan menumpuk. Kadang kalau panas, baunya menyengat,” ujar Rudi, warga sekitar, Selasa (28/4/2026).

Keluhan serupa disampaikan Apri, yang setiap hari melintas di kawasan tersebut. Ia menilai lingkungan perkantoran pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam menjaga kebersihan.

“Ini kan kantor pemerintah, harusnya jadi teladan. Kalau begini kondisinya, masyarakat bisa ikut-ikutan buang sampah sembarangan,” katanya.

Di sisi lain, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih diketahui kerap menekankan pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), termasuk dalam menjaga kebersihan lingkungan kerja.

Imbauan tersebut disampaikan dalam berbagai kesempatan sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang tertib dan bertanggung jawab.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan hal yang berbanding terbalik. Tumpukan sampah yang dibiarkan menimbulkan pertanyaan terkait implementasi imbauan tersebut di tingkat OPD.

Warga berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait segera turun tangan melakukan pembersihan dan penanganan menyeluruh. Tidak hanya pengangkutan sampah, mereka juga meminta adanya pengawasan serta penegakan aturan agar lokasi tersebut tidak kembali dijadikan tempat pembuangan liar.

Jika dibiarkan berlarut, persoalan ini dikhawatirkan tidak hanya mencoreng citra birokrasi, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar. (hm25)