LBH: Mundurnya Gibran Bukan Pengakuan Bersalah, DPR Harus Tuntaskan Proses

Pematangsiantar, MISTAR.ID - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Pematangsiantar menilai wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan prinsip negara hukum.

LBH menegaskan, pengunduran diri merupakan hak pribadi. Namun, hal tersebut tidak semestinya dimaknai sebagai pengakuan bersalah ataupun pengganti proses hukum dan politik yang sedang berjalan.

"Pengunduran diri wakil presiden dalam kapasitasnya, itu adalah hak. Tapi hak itu jangan dibaca sebagai pengakuan bersalah. Secara filosofi, kebenaran itu harus dicari lewat proses, bukan lewat tekanan. Kalau mundur karena tekanan opini, sementara proses di DPR belum selesai, maka yang menang bukan kebenaran, tapi siapa yang paling keras menekan," ujar Sekretaris LBH Kota Pematangsiantar, Ferry Simarmata, Jumat (13/11/2026).

Menurut Ferry, negara yang baik tidak menyelesaikan persoalan dengan memaksa seseorang mundur, melainkan membuktikan benar atau salah melalui proses yang terbuka.

Dia juga mengingatkan agar tiga hal yang berbeda tidak dicampuradukkan, yakni putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (Suket), hak menyatakan pendapat di DPR, dan pengunduran diri sebagai hak pribadi.

"Ini yang harus dipahami, putusan MA itu soal Suket. Bukan soal jabatan Wakil Presiden. Hak Menyatakan Pendapat di DPR itu soal penilaian politik DPR. Belum ada keputusan. Dan soal pengunduran diri itu soal hak pribadi. Bukan vonis. Tiga hal ini beda. Kalau dicampuradukkan, itu bukan hukum, itu pembodohan hukum," ujarnya.

Ferry mengatakan, proses hak menyatakan pendapat di DPR saat ini masih bergulir. Karena itu, dia meminta agar DPR diberi kesempatan untuk menuntaskan proses tersebut.

Pihaknya juga menyatakan tidak mendukung pengunduran diri yang terjadi akibat tekanan opini publik.

"Kami mendukung proses yang tuntas. Biarkan DPR menyatakan pendapatnya secara resmi. Biarkan hukum bekerja. Setelah itu, rakyatlah yang akan menilai mana yang benar dan mana yang salah. Keadilan itu bukan siapa yang paling cepat mundur, tapi siapa yang berani menyelesaikan proses sampai akhir," ucapnya. (*)