Konflik Agraria di Simalungun Belum Tuntas, Polres Soroti Lahan Porti dan Sidallogon

Pematangsiantar, MISTAR.ID – Persoalan konflik agraria di Kabupaten Simalungun menjadi perhatian Polres Simalungun. Sejumlah wilayah dinilai membutuhkan perhatian dan penanganan agar sengketa lahan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah konflik agraria di Nagori Sipangan Bolon Mekar, khususnya di lahan Porti dan Sidallogon. Kawasan tersebut disebut telah dilepaskan dari status kawasan hutan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Namun, meski status lahannya telah berubah, konflik agraria di wilayah itu masih berpotensi terjadi.

Kapolres Simalungun AKBP Hendri Dinka Barus melalui Kasi Humas AKP Verry Purba menyampaikan, berdasarkan data yang dimiliki, terdapat sembilan kasus agraria di Kabupaten Simalungun. Menurutnya, jumlah tersebut menunjukkan persoalan konflik agraria masih menjadi perhatian di wilayah tersebut.

"Yang bisa kami lakukan memfasilitasi dan memediasi kedua pihak yang berkonflik dengan melihat bukti-bukti yang bisa ditunjukkan, namun mediasi sifatnya hanya meredam sementara karena akar masalahnya belum selesai," ujarnya, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, keterlibatan kepolisian dalam persoalan konflik agraria terutama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Namun, kepolisian bukan pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan atau memutuskan sengketa kepemilikan tanah.

Verry Purba menambahkan, dalam rapat Integrasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Simalungun pada 12 November 2026, Kapolres menyayangkan masih adanya konflik di wilayah yang telah dilepaskan dari kawasan hutan.

"Seperti di Nagori Sipangan Bolon Mekar pada lahan Porti dan Sidallogon, justru belum disegerakan penyelesaiannya. Lewat rapat kemarin, diharapkan dapat secara bersama-sama memberikan sosialisasi hukum pertanahan dan langkah-langkah pemerintah terkait reforma agraria," ujarnya.