Kewenangan Terbatas, Dishub Siantar Akui Sopir Bus AKDP-AKAP Terlihat Kebal Hukum

Pematangsiantar, MISTAR.ID - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pematangsiantar mengakui keterbatasan kewenangan dalam menindak bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang kerap ngetem sembarangan hingga memicu kemacetan di pusat kota.

Sekretaris Dishub Kota Pematangsiantar, Lusamti Simamora, mengatakan penindakan terhadap bus AKDP merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan bus AKAP berada di bawah kewenangan kementerian.

Meski demikian, Dishub Pematangsiantar tetap mengerahkan personel ke lapangan pada pagi, siang, hingga sore hari, terutama saat jam-jam rawan kepadatan lalu lintas.

"Kalau untuk kewenangan bus AKDP dan AKAP bukan di kita. AKAP di kementerian, dan AKDP di provinsi. Jadi penindakannya memang bukan sepenuhnya wewenang kita. Upaya dari Dishub Pematangsiantar hanya menempatkan petugas pada pagi, siang, hingga jam macet sore hari untuk mengosongkan titik-titik tersebut," ujar Lusamti kepada Mistar.id, Kamis (12/11/2026).

Lusamti menyebut persoalan bus yang kerap mangkal sembarangan tersebut sebenarnya sudah dilaporkan secara resmi kepada Dishub Provinsi Sumatera Utara. Namun, petugas masih menghadapi kendala saat melakukan penertiban di lapangan.

Salah satunya di kawasan SPBU Jalan Ahmad Yani. Petugas yang dikerahkan ke lokasi kerap mendapat alasan dari sopir bus yang mengaku sedang beristirahat untuk makan siang karena terdapat warung di kawasan tersebut.

"Petugas sudah kita kerahkan ke sana. Tapi saat ditanya, sopir bus beralasan sedang istirahat makan siang karena kebetulan ada warung di lokasi itu. Jadi serba salah memang. Kepedulian kawan-kawan sopir bus ini yang masih kurang," katanya.

Pelanggaran serupa juga ditemukan di kawasan Ramayana. Meski rambu larangan menurunkan penumpang telah dipasang, aktivitas tersebut masih terus terjadi.

Lusamti pun memahami kekecewaan masyarakat yang menilai sopir bus seolah kebal terhadap aturan lalu lintas karena pelanggaran terus berulang.

"Rambu larangan menurunkan penumpang di Ramayana sudah kita pasang, tapi tetap saja ada yang melanggar. Jadi, sah-sah saja kalau masyarakat menilai mereka kebal hukum," ucapnya.

Sementara itu, menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Dishub Pematangsiantar mulai menyiapkan skema rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di pusat kota.

Lusamti mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Dishub Provinsi Sumatera Utara. Skema yang disiapkan kemungkinan akan mengadopsi pola pengaturan lalu lintas saat Lebaran lalu, yakni mengarahkan seluruh bus masuk ke terminal.

"Untuk persiapan Nataru, polanya kemungkinan akan mengadopsi skema Lebaran lalu. Semua bus akan didorong masuk ke terminal guna mengurai kemacetan, karena pergerakan kendaraan di inti kota dipastikan bakal sangat padat," pungkas Lusamti. (*)