AI Belajar dari Karya Manusia, Siapa yang Bertanggung Jawab Jika Hak Cipta Dilanggar?

Pematangsiantar, MISTAR.ID — Karya manusia kini menjadi salah satu sumber pembelajaran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Namun, ketika tulisan, foto, musik, ilustrasi, hingga karya jurnalistik digunakan untuk melatih AI, muncul persoalan mendasar: apakah teknologi boleh mempelajari karya orang lain tanpa izin, dan siapa yang bertanggung jawab jika hasilnya melanggar hak cipta?

Persoalan ini semakin relevan ketika Indonesia mendorong pengembangan ekosistem Sovereign AI atau AI yang memperkuat kemandirian digital nasional. Di tengah ambisi menguasai teknologi, perlindungan hak pencipta menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan.

AI memang membuka peluang besar bagi industri kreatif, media, pendidikan, dan dunia usaha. Namun, teknologi ini juga memunculkan risiko penggunaan karya berhak cipta tanpa izin, transparansi, maupun kompensasi yang memadai bagi penciptanya.

Dengan demikian, persoalan AI dan hak cipta bukan hanya menyangkut kepemilikan hasil karya yang dihasilkan mesin, tetapi juga hak atas karya manusia yang digunakan untuk membangun kecerdasan buatan.

UU Hak Cipta Belum Secara Khusus Mengatur Penggunaan Karya untuk Melatih AI

Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam regulasi tersebut, pencipta didefinisikan sebagai seorang atau beberapa orang yang menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Pasal 9 UU Hak Cipta memberikan hak ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk hak untuk menggandakan, mengadaptasi, mendistribusikan, dan mengumumkan ciptaan. Penggunaan hak ekonomi tersebut pada prinsipnya memerlukan izin.

Sementara itu, Pasal 44 mengatur pengecualian penggunaan ciptaan untuk kepentingan tertentu, seperti pendidikan, penelitian, kritik, dan penulisan ilmiah, dengan persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Namun, ketentuan tersebut tidak otomatis memberikan kebebasan kepada perusahaan AI untuk menggunakan seluruh karya yang tersedia di internet sebagai bahan pelatihan model komersial.

Persoalannya, UU Hak Cipta yang berlaku belum secara spesifik mengatur mekanisme penggunaan karya berhak cipta sebagai training data atau data pelatihan AI.

Karena itu, legalitas penggunaan karya untuk melatih AI perlu dinilai berdasarkan tindakan konkret, jenis ciptaan, tujuan penggunaan, izin, serta kemungkinan berlakunya pengecualian hukum.

Pemerintah pun mulai merespons persoalan ini melalui pembahasan revisi UU Hak Cipta. Dalam uji publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta pada 4 Mei 2026, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyoroti perlunya pembaruan regulasi untuk menjawab tantangan teknologi, termasuk AI.

Pada September 2026, pemerintah juga menyampaikan bahwa pengaturan konten yang dihasilkan AI dan perlindungan karya jurnalistik menjadi bagian dari persoalan yang dikaji dalam revisi tersebut.

Artinya, Indonesia sedang menghadapi kebutuhan untuk memperjelas hubungan antara inovasi teknologi dan perlindungan kekayaan intelektual.

Siapa yang Bertanggung Jawab Jika AI Melanggar Hak Cipta?

Inilah persoalan paling krusial dalam perkembangan AI generatif.

Bayangkan sebuah perusahaan menggunakan AI untuk membuat ilustrasi komersial. Hasilnya ternyata sangat mirip dengan lukisan seorang seniman yang masih dilindungi hak cipta, lalu digunakan untuk kepentingan bisnis tanpa izin.

Siapa yang harus bertanggung jawab? Perusahaan pengembang AI, penyedia platform, pengguna yang memasukkan perintah (prompt), atau perusahaan yang memanfaatkan hasilnya?

Dalam kerangka hukum Indonesia saat ini, AI bukan subjek hukum yang dapat secara mandiri dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata. Pemeriksaan harus diarahkan kepada manusia atau badan hukum yang melakukan tindakan dan memenuhi unsur pelanggaran.

Setidaknya terdapat empat pihak yang perlu diperhatikan.

Pertama, pengembang atau perusahaan AI. Pertanggungjawaban dapat muncul apabila terbukti melakukan tindakan yang melanggar hak cipta, misalnya menggandakan atau menggunakan karya tanpa hak dalam proses pelatihan model.

Kedua, penyedia platform AI. Perannya perlu diperiksa, terutama terkait penyimpanan, pengolahan, penyediaan, atau distribusi konten yang diduga melanggar hak cipta.

Ketiga, pengguna AI. Pengguna dapat menghadapi konsekuensi hukum apabila terbukti secara melawan hukum menggunakan AI untuk menggandakan, mengadaptasi, atau menyebarluaskan karya yang dilindungi tanpa izin.

Keempat, perusahaan yang memanfaatkan hasil AI. Pihak yang menggunakan atau mengeksploitasi hasil AI untuk kepentingan komersial juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Namun, keempat pihak tersebut tidak otomatis bersalah hanya karena terlibat dalam penggunaan AI. Harus dibuktikan tindakan masing-masing, dasar izin, hubungan dengan kerugian, serta terpenuhinya unsur pelanggaran.

UU Hak Cipta melalui Pasal 113 mengatur ancaman pidana atas pelanggaran hak ekonomi secara komersial. Untuk pelanggaran tertentu, ancamannya dapat mencapai empat tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Pasal 120 juga menegaskan bahwa tindak pidana dalam UU Hak Cipta merupakan delik aduan.

Dengan demikian, kemiripan hasil AI dengan suatu karya tidak serta-merta membuktikan terjadinya tindak pidana. Unsur pelanggaran dan bukti tetap harus diperiksa.

RUU Hak Cipta Mulai Menyoroti Karya yang Dihasilkan AI

Pembahasan revisi UU Hak Cipta pada 2026 memperlihatkan bahwa penggunaan AI mulai menjadi perhatian dalam pembaruan regulasi nasional.

Sejumlah materi yang mengemuka dalam rancangan tersebut mencakup perlindungan karya berbantuan AI, penggunaan karya berhak cipta untuk pelatihan model, peniruan gaya kreator, serta transparansi penggunaan AI.

Salah satu persoalan penting adalah membedakan karya yang sepenuhnya dihasilkan mesin dengan karya yang melibatkan kontribusi intelektual manusia.

Karya yang dibuat dengan bantuan AI berpotensi memperoleh perlindungan hak cipta apabila memenuhi persyaratan kontribusi manusia. Sebaliknya, karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tanpa kontribusi kreatif manusia menghadapi persoalan mendasar untuk memperoleh perlindungan berdasarkan konsep pencipta dalam UU Hak Cipta.

Rancangan tersebut juga menyoroti penggunaan karya berhak cipta untuk pelatihan AI melalui mekanisme lisensi maupun pengecualian tertentu, termasuk pembahasan prinsip fair use.

Selain itu, perlindungan terhadap gaya khas kreator dan kewajiban pengungkapan penggunaan AI turut menjadi perhatian.

Bagi industri media, isu ini juga menyangkut penggunaan konten jurnalistik oleh platform digital dan AI. Perlindungan terhadap hasil kerja jurnalis dan investasi perusahaan media menjadi bagian penting dari pembahasan.

Meski demikian, seluruh materi tersebut masih harus dibedakan dari ketentuan hukum yang sudah berlaku. RUU tidak dapat diperlakukan sebagai dasar kewajiban hukum sebelum disahkan dan berlaku.

Sovereign AI: Kemandirian Teknologi Harus Sejalan dengan Perlindungan Kreator

Persoalan hak cipta menjadi semakin strategis ketika dikaitkan dengan ambisi Indonesia membangun Sovereign AI.

Kemandirian AI tidak cukup hanya diukur dari kepemilikan pusat data, kapasitas komputasi, tenaga ahli, atau kemampuan mengembangkan model sendiri. Kedaulatan atas data dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual juga harus menjadi bagian dari fondasinya.

Indonesia memiliki kekayaan karya kreatif yang sangat besar, mulai dari sastra, musik, seni rupa, fotografi, film, bahasa daerah, hingga pengetahuan lokal.

Jika karya-karya tersebut digunakan sebagai bahan pelatihan AI nasional, pemerintah dan pengembang teknologi perlu memastikan adanya dasar hukum yang jelas, transparansi penggunaan, serta mekanisme perlindungan yang adil bagi pencipta.

Jangan sampai pengembangan AI nasional justru membuat kreator kehilangan kendali atas karya yang menjadi sumber pembelajaran teknologi.

Dalam konteks ini, agenda pembaruan regulasi setidaknya perlu mencakup lima hal.

Pertama, transparansi sumber data pelatihan agar pencipta dapat mengetahui apakah karyanya digunakan untuk membangun model AI.

Kedua, kepastian mekanisme perizinan dan kompensasi, termasuk batas penggunaan karya yang dapat dikecualikan dari kewajiban lisensi.

Ketiga, perlindungan karya jurnalistik agar konten berita yang diproduksi dengan investasi besar tidak dimanfaatkan secara komersial tanpa kejelasan hak dan kompensasi.

Keempat, kepastian kepemilikan karya berbantuan AI dengan ukuran yang jelas mengenai kontribusi intelektual manusia.

Kelima, pembagian tanggung jawab hukum antara pengembang, penyedia platform, pengguna, dan pihak yang mengeksploitasi hasil AI.

Sengketa AI dan Hak Cipta Bukan Hanya Persoalan Indonesia

Persoalan penggunaan karya manusia untuk melatih AI juga menjadi perhatian di berbagai negara.

Salah satu kasus yang banyak disorot adalah gugatan The New York Times terhadap OpenAI dan Microsoft terkait dugaan penggunaan artikel jurnalistik yang dilindungi hak cipta untuk melatih model AI.

Di Jepang, perusahaan media Nikkei dan Asahi Shimbun juga menggugat Perplexity terkait penggunaan konten jurnalistik.

Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa sengketa hak cipta di era AI tidak lagi terbatas pada pembajakan buku, musik, atau film secara konvensional.

Persoalan dapat muncul sejak tahap pengumpulan dan penggandaan data untuk pelatihan, hingga pemanfaatan hasil AI yang diduga mereproduksi atau melanggar hak pencipta.

Menariknya, karya yang digunakan untuk melatih AI tidak selalu muncul kembali secara identik dalam hasil yang dihasilkan mesin. Karena itu, penilaian hukum tidak cukup hanya dengan membandingkan hasil akhir, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana karya tersebut diperoleh, digunakan, dan diproses.

AI Boleh Belajar, tetapi Hak Pencipta Harus Tetap Dilindungi

Perkembangan AI akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan masa depan ekonomi dan industri kreatif Indonesia.

Namun, kemajuan teknologi tidak seharusnya mengabaikan hak orang-orang yang menghasilkan pengetahuan, informasi, karya seni, dan kreativitas.

Indonesia memiliki kesempatan untuk membangun ekosistem AI yang tidak hanya berorientasi pada inovasi dan daya saing, tetapi juga menjamin kepastian hukum serta penghormatan terhadap hak cipta.

Sebab, di balik setiap karya yang dipelajari AI, ada manusia yang mencurahkan ide, waktu, tenaga, keahlian, dan kreativitas.

Pertanyaan mendasarnya bukan semata-mata apakah AI boleh belajar dari karya manusia, melainkan bagaimana memastikan proses tersebut berlangsung secara sah, transparan, dan adil.

AI boleh menjadi teknologi masa depan. Namun, masa depan AI Indonesia juga harus memberikan perlindungan dan penghargaan yang layak kepada para penciptanya.

(UUNo28Tahun2014/Antara/TheJakartaPost/BRIN/Komdigi/hm27)