Wakil Ketua MPR: Disabilitas Tak Boleh Jadi Penghalang untuk Menjadi Guru

Jakarta, MISTAR.ID - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkarier sebagai guru. Menurutnya, kondisi disabilitas tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat seseorang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi menjadi tenaga pendidik.

Pernyataan tersebut disampaikan Lestari merespons sikap Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang menegaskan bahwa disabilitas bukan penghalang seseorang untuk menjadi guru selama memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Dikutip dari Detikcom, Lestari menilai keterbukaan kesempatan bagi guru penyandang disabilitas merupakan salah satu bentuk nyata penerapan prinsip no one left behind dalam pembangunan pendidikan inklusif.

"Kita tidak bisa berbicara tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik, tetapi di sisi lain, menutup pintu bagi pendidik yang berkualitas hanya karena disabilitasnya," kata Lestari dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).

Menurut Lestari, keberadaan guru penyandang disabilitas bukan sekadar upaya memenuhi kuota. Mereka juga membuktikan bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk memberikan kontribusi intelektual dan profesional di dunia pendidikan.

Ia menegaskan, guru penyandang disabilitas yang telah melalui proses seleksi dan memenuhi standar kompetensi harus mendapatkan perlindungan regulasi agar tidak mengalami diskriminasi.

"Guru penyandang disabilitas telah membuktikan kompetensi melalui jalur seleksi yang sama. Regulasi harus menjamin hal itu, bukan justru menjadi sekat," tegas Anggota Komisi X DPR RI tersebut.

Lestari mengatakan, komitmen terhadap pendidikan inklusif masih menghadapi sejumlah persoalan. Salah satunya terlihat dari minimnya ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per September 2025 mencatat, dari 363.921 murid penyandang disabilitas, hanya sekitar 15 persen satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif (SPPI) yang memiliki GPK.

Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan inklusif, termasuk menjamin hak penyandang disabilitas untuk menjadi tenaga pendidik.

"Jika guru pendamping bagi murid saja masih minim, bagaimana dengan pemenuhan hak guru penyandang disabilitas yang seharusnya menjadi ujung tombak layanan inklusif? Ini pekerjaan rumah besar bagi RUU Sisdiknas," ujarnya.

Selain itu, data Komisi Nasional Disabilitas per Oktober 2025 menunjukkan hanya 4,3 persen penyandang disabilitas yang mengenyam pendidikan, dengan rata-rata lama sekolah 5,32 tahun.

Lestari menilai angka tersebut menggambarkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dalam memperoleh pendidikan. Akibatnya, kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan hingga memenuhi kualifikasi profesi guru juga menjadi semakin terbatas.

Karena itu, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Jawa Tengah tersebut mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menghasilkan aturan yang benar-benar menjamin kesetaraan.

Ia meminta regulasi tersebut mengatur aksesibilitas secara konkret, mulai dari proses rekrutmen, pendidikan profesi, peningkatan kompetensi, hingga penyediaan akomodasi yang layak di lingkungan kerja.

"RUU Sisdiknas harus memastikan guru penyandang disabilitas mendapat kesempatan yang sama dalam rekrutmen, peningkatan kompetensi, promosi jabatan, dan perlindungan profesi. Jangan ada lagi diskriminasi terselubung dalam bentuk persyaratan administratif yang tidak aksesibel," kata Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Lebih lanjut, Lestari mengingatkan bahwa aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan fasilitas fisik bangunan. Dukungan teknologi asistif, perangkat pembaca layar, buku braille maupun audio, serta mekanisme pengaduan terhadap diskriminasi dan perundungan juga perlu menjadi bagian dari sistem pendidikan inklusif.

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan penyandang disabilitas, termasuk guru yang telah menjalani profesi tersebut, dalam penyusunan regulasi yang menyangkut hak-hak mereka.

"Regulasi tentang hak penyandang disabilitas tidak boleh disusun tanpa melibatkan mereka yang terdampak, termasuk para guru penyandang disabilitas," tegasnya.

Lestari berharap pembahasan RUU Sisdiknas dapat menjadi momentum untuk menghapus berbagai hambatan yang membuat pendidik berkualitas tersisih hanya karena kondisi disabilitasnya.

Menurutnya, kesempatan yang setara bagi guru penyandang disabilitas akan memperkuat ekosistem pendidikan inklusif, tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi seluruh tenaga pendidik.

"Keterbatasan bukan akhir segalanya. Negara harus hadir untuk memastikan setiap warga, termasuk penyandang disabilitas, agar memiliki kesempatan yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya. (*)