JPPI Kritik Rencana Penjurusan SMA Kembali di 2027/2028

Jakarta, MISTAR.ID - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritik rencana pemerintah memberlakukan kembali sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang SMA mulai tahun ajaran 2027/2028.

JPPI menilai perubahan kebijakan pendidikan yang terlalu cepat, terutama seiring pergantian menteri, dapat mengganggu konsistensi arah pendidikan nasional.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan kebijakan kurikulum dan pendidikan selama ini kerap diperlakukan sebagai bagian dari pencapaian politik pemerintahan yang sedang berkuasa.

Padahal, menurutnya, kebijakan pendidikan seharusnya menjadi fondasi strategis pembangunan peradaban bangsa dan memiliki perencanaan jangka panjang.

"Setiap menteri baru merasa harus meninggalkan warisan berupa program atau kurikulum baru, tanpa mau melanjutkan atau menyempurnakan fondasi yang sudah diletakkan oleh pejabat sebelumnya," kata Ubaid kepada Republika, Senin (9/11/2026).

Ubaid menyayangkan arah pendidikan nasional yang dinilainya belum memiliki perencanaan jangka panjang yang konsisten. Ia mengibaratkan arah pendidikan Indonesia seperti perahu tanpa kompas karena kebijakan yang terus berubah membuat sistem pendidikan kehilangan orientasi.

"Arah pendidikan kita seperti perahu tanpa kompas jadi berputar-putar di tempat dan kehilangan orientasi jangka panjang," ujarnya.

Ubaid juga menyoroti dampak penerapan kembali sistem penjurusan terhadap siswa SMA. Pasalnya, penghapusan skema penjurusan baru berlangsung sekitar dua tahun terakhir.

Ia khawatir perubahan tersebut justru mengganggu proses pembelajaran siswa yang sedang berjalan. Menurutnya, siswa menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari kebijakan pendidikan yang sering berganti.

"Akibat kebijakan yang sering gonta-ganti ini jelas mereka ini (siswa) yang paling terdampak," katanya.

Karena itu, JPPI mengingatkan pemerintah agar memiliki peta jalan pendidikan nasional yang jelas dan terperinci.

Peta jalan tersebut, menurut Ubaid, perlu mencakup perencanaan jangka pendek, menengah, hingga panjang sehingga kebijakan pendidikan tidak terus berubah setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.

"Kita mestinya punya peta jalan pendidikan yang detail, supaya tiap ganti rezim gak perlu ada pergantian kebijakan, tapi terus menguatkan kebijakan yang sudah ada," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan rencana menghidupkan kembali sistem penjurusan SMA mulai tahun ajaran 2027/2028 dengan pilihan IPA, IPS, dan Bahasa.

Pemerintah menyebut kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi pengetahuan siswa sebagai bekal melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sesuai bidang keilmuan yang diminati. (*)