Deli Serdang, MISTAR.ID

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyatakan pemerintah tengah membangun gedung permanen Sekolah Rakyat di 100 titik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini menjadi bagian dari target agar setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki Sekolah Rakyat.

Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat yang saat ini beroperasi sebagian masih menggunakan gedung sementara, baik milik Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, maupun pemerintah daerah, sebagai sekolah rintisan.

“Kita sekarang sudah mulai membangun gedung permanen di beberapa titik. Sementara ini masih banyak yang menggunakan gedung milik Kementerian Sosial. Itu semuanya bersifat sementara atau sekolah rintisan,” ujarnya saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 1 Deli Serdang, Sentra Insyaf, Sabtu (31/1/2026).

Ia mengatakan, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat saat ini dilakukan di 100 titik di seluruh Indonesia. Setiap gedung permanen dirancang untuk menampung lebih dari 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

“Setiap gedung permanen nanti akan menerima 100 siswa SD, 100 siswa SMP, dan 100 siswa SMA. Artinya, setiap tahun akan ada 300 siswa baru,” kata Saifullah.

Mensos menyebut Kabupaten Deli Serdang menjadi salah satu daerah yang telah memulai pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. Nantinya, siswa yang saat ini belajar di gedung sementara akan dipindahkan ke gedung permanen setelah pembangunan rampung.

Target Presiden, lanjut Saifullah, adalah setiap kabupaten dan kota memiliki satu Sekolah Rakyat. Hingga saat ini, Sekolah Rakyat di Sumatera Utara baru tersedia di beberapa daerah.

“Sampai hari ini ada di Deli Serdang, satu di Medan, satu di Tebing Tinggi, Tapanuli Selatan ada, dan Padangsidimpuan ada. Jadi baru lima,” ujarnya.

Ia berharap ke depan setiap kabupaten dan kota setidaknya memiliki satu Sekolah Rakyat yang mampu menampung sekitar 1.000 siswa. Oleh karena itu, pemerintah pusat akan berdiskusi dengan pemerintah daerah, mengingat penyelenggaraan Sekolah Rakyat menjadi salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah oleh Kementerian Dalam Negeri.

Saifullah menambahkan, pemerintah membuka peluang penambahan sekitar 100 gedung permanen Sekolah Rakyat setiap tahunnya.

“Sehingga dalam lima tahun ke depan, seluruh kabupaten dan kota sudah memiliki Sekolah Rakyat,” tuturnya.

Mensos juga menjelaskan bahwa status kepemilikan lahan akan menentukan cakupan penerimaan siswa. Jika lahan milik pemerintah kabupaten atau kota, maka Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi warga daerah tersebut.

“Kalau di Deli Serdang, karena tanahnya milik Pemkab Deli Serdang, maka yang bisa sekolah di sini adalah warga Deli Serdang,” katanya.

Sementara itu, jika lahan milik pemerintah provinsi, Sekolah Rakyat akan menampung siswa dari berbagai kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Sedangkan jika lahan milik pemerintah pusat, Sekolah Rakyat dapat menampung siswa dari berbagai provinsi di Indonesia.