Medan, MISTAR.ID

Perubahan kebijakan pendidikan nasional yang akan diterapkan pada 2026 mendorong perlunya penyamaan langkah antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk memastikan implementasi berjalan efektif di lapangan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara menggelar Konsolidasi Daerah Program Prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun 2026.

Konsolidasi daerah ini menjadi ruang kerja bersama untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam menghadapi sejumlah perubahan signifikan di sektor pendidikan. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Konsolidasi Nasional yang sebelumnya digelar di Jakarta.

Kepala BPMP Sumut, Afrizal Sihotang, menegaskan konsolidasi daerah difokuskan pada penyamaan pemahaman serta penguatan langkah tindak lanjut kebijakan nasional. Ia menilai dinamika pendidikan saat ini menuntut daerah bergerak cepat dan selaras.

Menurut Afrizal, perubahan kebijakan mencakup Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, hingga pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA).

“Perubahan-perubahan ini perlu dibahas bersama agar implementasinya di daerah benar-benar terintegrasi dengan baik,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).

Ia juga menjelaskan keterlibatan Bappeda dalam konsolidasi ini penting untuk menyelaraskan program pendidikan 2026 dengan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah mekanisme SPMB bagi satuan pendidikan terdampak bencana yang tetap diberikan kesempatan menerima murid baru melalui skema khusus.

Selain itu, Afrizal mengungkapkan adanya penyesuaian pelaksanaan TKA. Jika sebelumnya dilaksanakan di kelas 12, kini siswa kelas 6 dan kelas 9 diwajibkan mendaftar untuk mengikuti TKA. Perubahan tersebut membutuhkan koordinasi lintas pihak serta sosialisasi yang matang agar tidak menimbulkan kendala di lapangan.

Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Salim Somad, dalam arahannya menyampaikan konsolidasi daerah menjadi tahapan penting untuk memastikan kebijakan nasional tidak berhenti di tingkat pusat, tetapi benar-benar diterapkan hingga ke daerah.

Ia menuturkan Kemendikdasmen sebelumnya telah melaksanakan Konsolidasi Nasional, sehingga forum daerah ini berperan sebagai penguat implementasi.

“Kita harapkan kegiatan ini mampu memetakan tantangan di daerah, menjalankan kebijakan secara tepat, dan membangun kesepakatan bersama demi keberhasilan program prioritas tahun 2026,” katanya.

Salim juga menjelaskan bahwa pada 2025 Kemendikdasmen telah menjalankan dua program besar, yakni revitalisasi dan digitalisasi pendidikan, yang ditujukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung pembelajaran berkualitas. Selain itu, penguatan sistem pendataan melalui Dapodik terus dilakukan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Menurutnya, akurasi data menjadi kunci agar program pendidikan tepat sasaran. Di sisi lain, pengembangan sekolah terintegrasi terus didorong untuk membangun ekosistem pendidikan yang holistik dan berkelanjutan, dengan sinergi pusat dan daerah sebagai faktor penentu keberhasilan.

Para peserta juga diharapkan dapat menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama dalam mendukung program prioritas Kemendikdasmen Tahun 2026. Penyelarasan perencanaan dan penganggaran daerah dengan kebijakan nasional dinilai penting agar program revitalisasi, digitalisasi, SPMB, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, TKA, serta penguatan Dapodik dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Forum ini juga menjadi wadah dialog untuk mengidentifikasi isu-isu strategis di daerah, mulai dari tantangan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, hingga dampak bencana terhadap layanan pendidikan. Dengan koordinasi intensif antarpemangku kepentingan, transformasi pendidikan di Sumut diharapkan dapat terwujud hingga ke satuan pendidikan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Sisingamangaraja XII BPMP Sumut, Asam Kumbang, Medan, ini diikuti para pemangku kepentingan pendidikan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Forum tersebut turut menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, para kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, kepala bidang dinas pendidikan, perwakilan cabang dinas pendidikan provinsi, unsur Bappeda dan Bapelitbang Sumut, serta jajaran pegawai BPMP Sumut.