Guru Besar UI Tegur Jokowi Soal ‘Politik Gentong Babi’ Lewat Bansos

Jakarta, MISTAR.ID

Sejumlah guru besar dari Universitas Indonesia menegur Presiden Joko Widodo mengenai politik gentong babi (pork barrel politics) melalui penyaluran bantuan sosial (bansos).

Kritik tersebut menjadi salah satu poin evaluasi para akademisi se-Jabodetabek dalam Seruan Salemba. Mereka mengingatkan Jokowi tentang beberapa penyimpangan kekuasaan yang telah dan sedang terjadi.

“Instrumentalisasi bantuan sosial, pork barrel politics, dengan alasan menopang rakyat miskin nampak seperti pembiaran terhadap kemiskinan,” kata Guru Besar UI Valina Singka Subekti di Gedung IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis (14/3/24), seperti dilansir CNN Indonesia.

Baca juga: Jangan Diubah, PDIP Nilai Batas Parlemen Sebesar 4 Persen Sudah Ideal

Menurut mereka, Jokowi seharusnya mengatasi kemiskinan dengan memperluas lapangan kerja di berbagai sektor. Langkah tersebut juga bisa dilakukan dengan meningkatkan kapasitas penduduk usia muda.

Seruan Salemba juga mengkritik pembiaran terhadap intimidasi terhadap pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.

Mereka berpendapat tindakan mempertahankan kekuasaan melalui kekerasan simbolik merupakan awal bagi pembenaran kekerasan psikologis, termasuk intimidasi. “Seperti yang menimpa para guru besar di berbagai universitas, khususnya di Jawa Tengah usai menyatakan sikapnya,” ucap Valinka.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar UI Sulistyowati Irianto menyinggung kewajiban konstitusional Jokowi untuk mematuhi hukum dan menjaga kemandirian peradilan.

Baca juga: Media Asing Soroti Soal Anies Bakal Gugat Hasil Pemilu ke MK

“Dalam praktiknya, terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan rekayasa hukum, politisası yudisial, yang makin meruntuhkan demokrasi. Diubahnya pelbagai aturan dan kebijakan melemahkan pemberantasan korupsi dan merugikan hak rakyat,” ujar Sulis.

Sebelumnya, kritik serupa juga telah disampaikan oleh para akademisi UGM melalui Petisi Bulaksumur. Mereka mengkritik Jokowi atas berbagai penyalahgunaan kekuasaan selama menjabat sebagai presiden.

Mereka menyoroti pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi (MK); keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berlangsung; dan pernyataan kontradiktif Jokowi mengenai keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, antara netralitas dan keberpihakan. (CNN/hm22)