Oleh: Pengamat Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Professional Manajemen College Indonesia, Sunarji Harahap, M.M.

Kilas balik ekonomi 2025 mencatat berbagai peristiwa penting yang memengaruhi arah perekonomian nasional. Rangkaian peristiwa ini menjadi refleksi tantangan dan arah kebijakan ekonomi Indonesia.

Terdapat Sembilan isu utama menjadi sorotan, di antaranya kenaikan PPN 12 persen, polemik Coretax, Danantara, polemik tarif impor AS, pelemahan rupiah ke level Rp17.000 per dolar AS, polemik rekening dormant, program Menteri Keuangan purbaya dengan kucuran dana Rp200 triliun ke Himbara, rencana redenominasi rupiah, pembenahan Bea Cukai, serta Dampak ekonomi bencana Sumatra.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dan implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) di Indonesia pada awal 2025 telah menimbulkan polemik karena kekhawatiran akan dampak ekonomi dan tantangan teknis. Tarif PPN 12 persen telah berlaku sejak 1 Januari 2025, namun penerapannya hanya untuk barang dan jasa mewah.

Pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif PPN secara umum untuk semua barang dan jasa guna menjaga daya beli masyarakat, karena Kenaikan PPN memicu kekhawatiran akan menekan daya beli masyarakat, terutama jika diterapkan secara umum, dan berpotensi menyebabkan tekanan inflasi. Beberapa sektor vital seperti kebutuhan pokok (beras, sayur, gula), pendidikan, dan layanan kesehatan dikecualikan dari kenaikan ini.

Kebijakan ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tujuan utama kenaikan PPN ini adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi ketergantungan pada utang negara.

Danantara yang baru diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada 24 Februari 2025, masih sangat terasa. Tingginya intensitas pembicaraan terhadap Danantara tidak lepas dari harapan besar sekaligus kekhawatiran terhadap sepak terjang lembaga super holding baru tersebut.

Danantara seolah-olah menjadi jalan keluar stagnasi pertumbuhan ekonomi yang sudah terjadi dalam satu dekade terakhir. Harapan besar terhadap Danantara tersebut, selaras dengan rencana Presiden Prabowo untuk memberikan kewenangan mengelola aset negara senilai US$900 miliar atau Rp14.665 triliun. Aset jumbo tersebut diharapkan akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 5 tahun ke depan. Dilihat dari fokus pengelolaan investasi dan operasional Danantara dalam jangka pendek ini, terlihat hanya akan terfokus pada proyek-proyek berskala besar yang dapat memberikan keuntungan yang lebih pasti.

Pembentukan Danantara itu berpedoman pada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disahkan DPR pada 4 Februari 2025. Peluncuran Danantara Indonesia memiliki arti yang sangat penting karena Danantara Indonesia bukan sekadar badan pengelola investasi melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia.

Indonesia yang dikenai awal tarif impor sebesar 32 persen, artinya harga barang impor dari Indonesia di Amerika akan semakin naik. Kenaikan harga ini dapat menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar Amerika yang menyebabkan turunnya neraca perdagangan dan surplus Indonesia.

Trump menilai tarif tinggi sebetulnya tetap akan berlaku. Penundaan tarif dilakukan karena banyak negara memiliki niat baik untuk berunding dengan AS dalam kurun waktu 90 hari.

Alhasil Tarif impor dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia saat ini diatur melalui kesepakatan terbaru (Juli 2025) yang menetapkan tarif 19 persen untuk produk AS masuk Indonesia sebagai imbal balik akses penuh AS ke pasar RI, namun Indonesia menargetkan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan sambil tetap mengenakan pajak lain seperti PPN (11 persen) dan PPh.

Sebelumnya, AS menerapkan tarif lebih tinggi (32 persen) terhadap Indonesia, yang kemudian dinegosiasikan menjadi 19 persen.

Di bulan April Nilai tukar rupiah terus melemah dan menyentuh level kritis Rp17.000 per dolar AS, mencerminkan tekanan berat pada perekonomian Indonesia dikarenakan Kondisi perekonomian Indonesia saat ini sangat berat dengan beban utang yang banyak, dan daya beli yang menurun.

Kebijakan tarif impor AS sebesar 32 persen sebagai salah satu pemicu pelemahan rupiah. "Amerika menerapkan tarif tinggi terhadap produk Indonesia, sementara kita tidak mampu membalas karena ketergantungan kita terhadap dolar masih sangat besar.

AS menjadi negara kedua terbesar ekspor Indonesia. Sekitar 26,36 persen barang-barang buatan dalam negeri dijual ke AS meliputi berbagai produk seperti peralatan elektronik, garmen dan tekstil, sepatu, minyak sawit, produk karet, mebel, serta komoditas perikanan termasuk udang dan hasil laut lainnya.

Pemerintah Indonesia harus siap dengan segala kondisi perang dagang global saat ini. Harus memiliki strategi dapat memainkan peran ekonomi dikancah global dengan win win solution buat Indonesia agar mampu terus bersaing dan mampu menangkap peluang apa yang ada saat ini dan yang akan datang.

Pemerintah harus memiliki kebijakan yang mampu menstabilkan gejolak perekonomian saat ini, diantaranya menaikkan daya beli masyarakat, penguatan rupiah dan melunaskan utang negara, dan meyakinkan ekonomi Indonesia semakin membaik dan mengoptimalisasi peran danantara sebagai salah satu pembangunan ekonomi.

Indonesia harus terus meningkatkan daya saing produk dalam negeri melalui industrialisasi dan hilirisasi. Pemerintah Indonesia saat ini telah mengarah ke sana, dengan mendorong hilirisasi produk ekspor agar memiliki nilai tambah lebih tinggi serta memperluas mitra dagang di luar AS dan dalam kondisi ekspor melemah, risiko gagal bayar nasabah yang bergerak di sektor tersebut meningkat.

Maka salah satu solusi adalah menciptakan kemandirian ekonomi dengan memperkuat pasar domestik. Kita perlu mendorong masyarakat agar lebih mencintai dan membeli produk dalam negeri, dengan membeli produk Indonesia, kita membantu pengusaha lokal, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing nasional.

Ini juga sejalan dengan semangat Islamic economic justice, yaitu keadilan dan kebermanfaatan bagi semua menjadi tujuan utama. Saat ini sudah banyak produk Indonesia yang berkualitas dan bahkan mampu bersaing di pasar global. Indonesia sebetulnya punya banyak alternatif untuk mendiversifikasi tujuan ekspor dan bergabungnya Indonesia ke New Development Bank (NDB) yang didirikan negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan) membuat Indonesia sudah punya aliansi perekonomian alternatif.

Polemik rekening dormant (tidak aktif) muncul akibat kebijakan PPATK memblokir rekening tidak aktif untuk memerangi kejahatan finansial seperti judi online, yang dikritik karena dianggap merugikan nasabah yang tidak bersalah, menimbulkan keresahan, dan mempersulit transaksi, padahal tujuannya untuk melindungi integritas sistem keuangan, namun akhirnya PPATK mencabut pemblokiran massal dan akan lebih selektif. Nasabah resah karena rekeningnya diblokir tanpa kejelasan. Sementara PPATK beralasan pemblokiran untuk mencegah penyalahgunaan rekening yang dijual beli untuk pencucian uang.

Gebrakan Purbaya, Menteri Keuangan Indonesia sejak September 2025, merujuk pada serangkaian kebijakan fiskal tegas dan tak konvensional seperti injeksi dana Rp200 triliun ke Himbara untuk dorong kredit, tidak menaikkan cukai rokok 2026 untuk pulihkan industri, intensifikasi pajak dengan kejar penunggak besar, perangi rokok & tekstil ilegal, hingga insentif pajak pekerja padat karya, semua bertujuan gerakkan ekonomi nasional dengan gaya kepemimpinan 'koboi' yang lugas dan berani dengan tujuan menciptakan geliat ekonomi, meningkatkan kepercayaan investor, mendorong pertumbuhan ekonomi hingga target 7 persen, serta memperbaiki disiplin fiskal nasional.

Pembenahan Bea Cukai 2025 berfokus pada reformasi internal untuk meningkatkan integritas, pelayanan, dan pengawasan, termasuk peningkatan kapabilitas laboratorium dan patroli, digitalisasi sistem (CEISA 4.0), serta peningkatan penindakan barang ilegal pasca ultimatum Menteri Keuangan, dengan target menjadikan institusi lebih bersih, efektif, dan modern menghadapi tantangan penyelundupan yang terus berubah

Dampak ekonomi bencana Sumatera (Nov 2025) sangat besar, mencapai Rp69 triliun), menekan PDB nasional sekitar 0,30 persen, merusak infrastruktur (rumah, jalan, jembatan), melumpuhkan sektor pertanian/perkebunan, perdagangan, manufaktur, dan transportasi, serta menyebabkan penurunan belanja masyarakat, meningkatkan kemiskinan, dan mengganggu rantai pasok nasional, memaksa pemerintah memberikan bantuan darurat dan relaksasi kredit untuk pemulihan.

Tahun 2025 menjadi periode penting bagi perekonomian Indonesia yang bergerak di tengah masa transisi kebijakan dan ketidakpastian global. Kondisi ini terlihat dari kebijakan moneter, perubahan tarif perdagangan, hingga dinamika harga energi memengaruhi inflasi dan daya beli. Para pembuat kebijakan dituntut menjaga stabilitas ekonomi sambil mendorong pertumbuhan di kala tekanan eksternal membayangi. Dinamika ekonomi global turut memberi tekanan pada ekonomi domestik.

Ketegangan perdagangan internasional dan perang tarif masih memberi dampak pada kinerja ekspor dan arus modal. Meski demikian, pemerintah berupaya menegaskan arah kebijakan yang adaptif demi mendorong ketahanan ekonomi nasional.

Sepanjang tahun, Bank Indonesia serta otoritas fiskal melakukan konsolidasi kebijakan untuk menjaga inflasi dalam target dan mengatasi tekanan rupiah. Diskusi di tingkat internasional turut menyoroti perlunya sinergi kebijakan untuk menghadapi tantangan bersama.

Upaya ini menandai transformasi pendekatan kebijakan ekonomi di masa transisi. Tantangan domestik juga tampak menjelang akhir tahun ketika harga berbagai barang dan jasa mengalami penyesuaian, termasuk tarif BBM.

Lonjakan harga barang kebutuhan pokok tercatat dan menjadi sorotan masyarakat luas, mendorong pemerintah terus mengawasi stabilitas harga di pasar. Meski masih ada tekanan, realisasi pertumbuhan ekonomi menunjukkan ketahanan struktur ekonomi Indonesia.

Desember 2025 menunjukkan dinamika inflasi moderat, sementara pemerintah terus memperkuat arah kebijakan fiskal dan pasar kerja. Upaya ini bertujuan menjaga momentum pertumbuhan menjelang 2026.

Harga BBM yang disesuaikan dan indikator inflasi memberi sinyal tantangan struktural di sektor energi dan konsumsi rumah tangga. Pemerintah terus mengkaji kebijakan harga dan subsidi demi keseimbangan fiskal dan sosial.

Proyeksi pertumbuhan oleh lembaga internasional menunjukkan stabilitas pertumbuhan ekonomi di kisaran moderat. Ini mencerminkan kombinasi kebijakan yang adaptif terhadap tekanan global dan domestik.

Akhirnya, 2025 ditutup sebagai tahun ketika Indonesia meniti jalan di masa transisi. Perihal ini, seriring dengan penyesuaian kebijakan dan respons nyata terhadap dinamika ekonomi yang kompleks.

Ekonomi Indonesia pada 2025 menampilkan resiliensi yang kuat di tengah gejolak pasar keuangan dan fragmentasi geopolitik global. Kinerja ini didukung oleh keberhasilan awal transformasi struktural berbasis hilirisasi industri dan kebijakan moneter yang adaptif.

Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif di tahun 2026, fokus kebijakan harus beralih dari stimulus fiskal jangka pendek ke reformasi struktural yang mendalam. Kebijakan harus diprioritaskan pada penguatan ketahanan fiskal melalui reformasi perpajakan, diversifikasi pasar ekspor, dan yang terpenting, reformasi Sumber Daya Manusia (SDM) skala besar untuk mengatasi kesenjangan keterampilan (skill gap) yang mengancam inklusivitas manfaat hilirisasi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir 2025 diproyeksikan tetap kuat, didorong oleh konsumsi domestik menjelang akhir tahun (Nataru) dan sektor seperti pertanian, transportasi, serta makanan dan minuman, meski ada tantangan global; BPS mencatat pertumbuhan 4,87 persen di Q1 2025, sementara proyeksi akhir tahun bisa mencapai sekitar 5,07 persen - 5,22 persen, ditopang oleh belanja masyarakat yang meningkat. (hm20)