UU Ketenagakerjaan 2026 Atur Kewajiban Perusahaan Setor Dana Cadangan Pesangon

Jakarta, MISTAR.ID – Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur kewajiban perusahaan menyetorkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, menyebut DCP sebagai salah satu kebijakan baru dalam regulasi tersebut.

"2026 membawa satu pengaturan yang spektakuler baru, yaitu Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan di kanal YouTube NgoPi SIK, Sabtu (14/11/2026).

Kemnaker akan menunjuk lembaga pemerintah sebagai pengelola dana pesangon yang disetorkan setiap perusahaan.

Melalui kebijakan ini, perusahaan wajib memperhitungkan kewajiban pesangon sejak awal merekrut pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dengan demikian, ketersediaan dana tetap terjamin jika pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Jadi, uang (pesangon) itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon. Ini adalah bentuk wujud pelindungan yang sangat konkret jika terjadi PHK. Jadi, alasan PHK-nya saja susah, kalaupun PHK dana cadangan pesangonnya sudah ada," tutur Indah.

DCP disiapkan guna menjamin hak pekerja atas pesangon ketika terkena PHK. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mengurangi kasus perusahaan yang gagal membayar pesangon kepada mantan karyawannya.

Penerapan DCP ditargetkan paling lambat 2027. Indah menyebut UU memberikan masa transisi maksimal satu tahun sebelum lembaga pengelola mulai beroperasi.

"Lalu pertanyaannya kapan ini berlaku? Undang-undang mengatakan maksimal 1 tahun transisi, jadi 1 tahun lagi 2027 sudah ada nanti lembaga pengelola dana cadangan pesangon," ujarnya.

Buruh Soroti Sejumlah Ketentuan RUU Ketenagakerjaan

Di sisi lain, DPR RI tengah membahas revisi UU Ketenagakerjaan yang diharapkan mampu memberikan keadilan bagi pekerja maupun pengusaha. Namun, draf revisi tersebut menuai kekecewaan dari kalangan buruh karena dinilai belum memenuhi tuntutan mereka.

Salah satu poin yang dipersoalkan yakni ketentuan masa kerja PKWT yang diubah dari lima tahun menjadi empat tahun. Padahal, buruh mengusulkan masa kontrak maksimal satu tahun sebelum pekerja diangkat sebagai karyawan tetap.

Buruh juga menolak belum dihapuskannya sistem alih daya atau outsourcing dalam draf terbaru. Selain itu, mereka menyoroti belum adanya aturan mengenai penyeragaman upah di setiap daerah.

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian UMKM sebelumnya telah menghimpun aspirasi dari kalangan buruh dan pengusaha. Seluruh masukan tersebut kemudian dirangkum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diserahkan kepada DPR RI pada Senin (14/9/2026).

Meski aspirasi telah disampaikan kepada pemerintah dan DPR, sejumlah serikat buruh berencana menggelar demonstrasi besar-besaran jika RUU Ketenagakerjaan disahkan tanpa mengakomodasi usulan mereka.[]