Indonesia dan Singapura Kerja Sama Pertukaran Data

Jakarta, MISTAR.ID – Pemerintah Indonesia dan Singapura menjajaki kerja sama pertukaran data perpajakan guna mencegah penghindaran pajak lintas negara. Fokus pembahasan mencakup praktik transfer pricing dan manipulasi faktur perdagangan atau misinvoicing.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengatakan kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan perusahaan yang menjalankan aktivitas ekonomi di kedua negara. Langkah ini juga diharapkan mencegah potensi kehilangan penerimaan negara akibat manipulasi transaksi.

Salah satu upaya yang disiapkan yakni pertukaran data perpajakan antara otoritas Indonesia dan Singapura. Melalui mekanisme tersebut, kedua negara dapat memperoleh informasi lebih lengkap mengenai transaksi perusahaan lintas batas.

Selain itu, pemerintah membenahi tata kelola ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan tersebut memiliki platform yang disiapkan mengintegrasikan dan merekonsiliasi data ekspor-impor komoditas Indonesia.

"Danantara Sumber Daya Indonesia, di situ juga ada hub dan platform untuk merekonsiliasi semua data yang terkait dengan ekspor-impor dari komoditas Indonesia, ekspor khususnya," ujar Bimo dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Jumat (13/11/2026).

Direktorat Jenderal Pajak turut terlibat dalam proses rekonsiliasi data tersebut guna mendeteksi potensi manipulasi nilai transaksi perdagangan.

"Itu kami juga terlibat aktif di situ untuk memastikan rekonsiliasinya bisa berjalan sehingga bisa kami cegah potensi-potensi misinvoicing. Termasuk juga potensi-potensi transfer pricing yang dalam tanda kutip merugikan negara kita sebagai negara sumber ekonominya," ucapnya, dilansir dari Kompas.com.

Bimo menjelaskan, praktik transfer pricing dan misinvoicing menjadi perhatian pemerintah karena dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengalihkan keuntungan atau melaporkan nilai transaksi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan pajak Indonesia sebagai negara tempat aktivitas ekonomi berlangsung.

Pembahasan kerja sama ini nantinya dikoordinasikan Kementerian Luar Negeri. Sejumlah instansi turut dilibatkan, yakni Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Bimo mengungkapkan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong telah menyampaikan keinginan membahas sejumlah persoalan bersama pemerintah Indonesia, termasuk praktik transfer pricing dan misinvoicing. (kompas)