Jakarta, MISTAR.ID – Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran pemulihan bencana di wilayah Sumatera sebesar Rp100,1 triliun. Dana tersebut disiapkan untuk mendukung proses pemulihan selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan keputusan tersebut telah dituangkan dalam arahan Presiden berdasarkan rencana induk pemulihan bencana.

"Bapak Presiden sudah mengeluarkan direktif dalam bentuk jumlah anggaran yang diajukan berdasarkan reninduk tersebut, yaitu Rp100,1 triliun untuk tiga tahun," ujar Tito kepada wartawan di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Anggaran Rp39 Triliun Dikucurkan Tahun Ini

Dari total anggaran tersebut, pemerintah menyiapkan sekitar Rp39 triliun untuk kebutuhan pemulihan pada 2026.

Selanjutnya, anggaran yang dialokasikan pada 2027 mencapai Rp32 triliun. Sementara itu, pemerintah menyiapkan Rp23 triliun untuk pelaksanaan program pemulihan pada 2028.

Selain anggaran pemulihan jangka menengah tersebut, pemerintah sebelumnya telah menyalurkan dana untuk penanganan awal bencana.

Tito menyebut pemerintah pusat telah memberikan bantuan melalui belanja tidak terduga kepada pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak. Bantuan tersebut diberikan kepada provinsi serta kabupaten/kota.

Untuk kabupaten/kota terdampak, bantuan yang diberikan mencapai sekitar Rp4 miliar. Sementara pemerintah provinsi memperoleh bantuan sekitar Rp20 miliar. Total bantuan awal tersebut mencapai kurang lebih Rp268 miliar.

Aceh, Sumut, dan Sumbar Dapat Tambahan Transfer

Dukungan pemerintah pusat juga diberikan melalui tambahan transfer keuangan kepada daerah terdampak di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Menurut Tito, tambahan transfer tersebut mencapai sekitar Rp10,6 triliun dan diberikan pada Februari 2026 kepada seluruh provinsi serta kabupaten/kota di tiga wilayah tersebut.

Pemerintah juga kembali memberikan dukungan tambahan melalui transfer ke daerah pada 5 Agustus 2026. Nilainya disebut mencapai hampir Rp196 miliar.

Tito meminta pemerintah daerah yang terdampak bencana mulai memanfaatkan anggaran pemulihan yang telah tersedia untuk mempercepat proses perbaikan.

Kementerian PUPR Dapat Porsi Terbesar

Selain anggaran yang dialokasikan melalui pemerintah daerah, pemerintah pusat juga menyiapkan dana untuk kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pemulihan bencana.

Tito menyampaikan Menteri Keuangan telah menyetujui anggaran sekitar Rp38,5 triliun untuk 25 kementerian dan lembaga.

"Dana tersebut paling besar pada Kementerian PU," kata Tito.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pemulihan pascabencana, termasuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas yang terdampak.

Dengan total anggaran Rp100,1 triliun untuk tiga tahun, pemerintah menyiapkan skema pemulihan yang mencakup penanganan jangka pendek hingga pembangunan kembali wilayah yang terdampak bencana di Sumatera.