Jakarta, MISTAR.ID

Pemerintah menyatakan tidak tinggal diam terhadap maraknya pembalakan liar di wilayah Sumatra yang dinilai memperparah dampak banjir bandang dan longsor.

Kementerian Kehutanan saat ini tengah mengaudit kembali izin pemanfaatan hutan yang diberikan kepada 24 perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang juga menjabat Juru Bicara Presiden RI, mengatakan audit tersebut dilakukan untuk memastikan perusahaan-perusahaan yang memperoleh izin dari negara tidak melanggar ketentuan, termasuk melakukan praktik pembalakan liar.

“Kementerian Kehutanan sedang melakukan review dan audit terhadap kurang lebih 24 perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan kawasan hutan, baik HPH maupun HTI. Ini dalam rangka penertiban dan untuk melihat apakah ada kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan,” kata Prasetyo Hadi saat ditemui di Jakarta, Senin (29/12/2025), sebagaimana dikutip Selasa.

Ia menjelaskan, audit tersebut menyasar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumatra, menyusul bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah menilai praktik pembalakan liar menjadi salah satu faktor yang memperparah dampak bencana di kawasan tersebut.

Selain menindak korporasi, pemerintah juga berupaya menangani praktik pembalakan liar yang dilakukan secara perorangan. Menurut Prasetyo, langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan edukasi kepada masyarakat dan koordinasi lintas sektor.

“Kita juga harus menangani yang bersifat perorangan. Ini perlu edukasi-edukasi dan penanganan lintas sektoral,” ujarnya.

Sejumlah ahli dan aktivis lingkungan sebelumnya menilai parahnya banjir bandang dan longsor di Sumatra tidak semata disebabkan oleh cuaca ekstrem, tetapi juga akibat pembalakan liar yang berlangsung selama bertahun-tahun. Penilaian tersebut diperkuat dengan ditemukannya gelondongan kayu berukuran besar dengan potongan rapi yang terbawa arus banjir dan menggenangi permukiman serta jalan utama.

Banjir bandang dan longsor melanda sejumlah kota dan kabupaten di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan hingga 29 Desember 2025 jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.140 orang, sebanyak 163 orang dinyatakan hilang, dan sekitar 399.200 orang mengungsi. (hm25)