Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di seluruh kementerian atau lembaga.

Hal ini ditegaskan Sri Mulyani menyusul banyaknya informasi mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer tersebut dampak dari efisiensi anggaran atas Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025.

"Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian atau lembaga," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/25).

Adapun untuk memastikan tidak adanya PHK, dilakukan rekonstruksi anggaran pasca efisiensi dalam beberapa hari terakhir. Rekonstruksi dilakukan untuk melihat kembali besaran anggaran yang diefisiensi.

Melalui rekonstruksi, sejumlah kementerian atau lembaga mendapat keleluasaan karena jumlah efisiensi mengecil.

"Akan dilakukan penelitian lebih lanjut maka efisiensi kementerian dan lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden, yaitu pelayanan publik yang baik," ucap Sri Mulyani.

Menkeu memastikan pemotongan anggaran tidak berdampak pada belanja pegawai. Sesuai Instruksi Presiden, belanja pegawai dan belanja bantuan sosial (bansos) merupakan dua pos yang tidak terdampak efisiensi.

"Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian dan lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga senilai Rp256,10 triliun.

Kemudian, pemerintah juga melakukan rekonstruksi atas anggaran yang diefisiensi. Ada sejumlah kementerian hingga lembaga yang jumlah efisiensinya berubah lebih sedikit sejak rekonstruksi, namun ada juga yang tetap. (kompas/hm18)