Izin HGU 11 Perusahaan Terkait Kasus Karhutla Dicabut, Cek Daftarnya

Jakarta, MISTAR.ID – Pemerintah mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) milik 11 perusahaan yang terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sejumlah perusahaan tersebut diketahui memiliki investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengatakan pencabutan HGU dilakukan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

"Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya," ujar Nusron dalam konferensi pers, Senin (9/11/2026), dilansir dari CNN Indonesia.

Ia menyebut pemegang saham atau penerima manfaat akhir (beneficial ownership) dari sejumlah perusahaan tersebut berasal dari dalam dan luar negeri.

"Beneficiary Ownership dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya. Juga ada dari beberapa dari dalam negeri," tuturnya.

Sebelas perusahaan tersebut terdiri dari PT MIB di Kalimantan Selatan; PT RKA, PT SKM, PT SAE, PT PSLT, PT BOS, PT AER, PT ANI, dan PT API di Kalimantan Barat; serta PT JMS dan PT STP di Kalimantan Timur.

Nusron menjelaskan penanganan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dibagi menjadi lima klaster berdasarkan jenis pelanggarannya.

Kluster pertama, pemerintah mencabut seluruh izin HGU tiga perusahaan karena terjadi kebakaran berulang di wilayah konsesinya. Luas lahan terbakar juga melebihi 50 persen dari total HGU dan perusahaan tidak memiliki sarana serta prasarana memadai untuk mencegah maupun menangani karhutla.

Ketiga perusahaan tersebut yakni PT MIB dengan luas 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.000 hektare, dan PT SKM seluas 7.000 hektare.

Pada klaster kedua, terdapat PT PSLT dengan luas lahan 2.300 hektare. Masa berlaku HGU perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020 sehingga lahan dipastikan akan diambil alih negara.

Klaster ketiga mencakup perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU.

Perusahaan yang masuk kategori ini yakni PT ANI seluas 5.000 hektare, PT BOS seluas 4.000 hektare, dan PT AER seluas 5.000 hektare.

Kementerian ATR/BPN selanjutnya akan merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi IUP yang telah diterbitkan.

Selanjutnya, pemerintah hanya mencabut sebagian HGU PT SAE di Landak, Kalimantan Barat, dengan luas 1.510 hektare.

Menurut Nusron, kebijakan tersebut diambil karena luas lahan yang terbakar kurang dari 50 persen dari total HGU perusahaan.

"Kenapa sebagian? Karena tingkat kebakarannya kurang dari 50 persen, yaitu PT SAE di Landak, Kalimantan Barat, seluas 1.510 hektar," ucapnya.

Di klaster terakhir atau klaster lima, tiga perusahaan masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut, yakni PT STP, PT API, dan PT JMS.

Pemerintah masih mengkaji apakah pencabutan HGU terhadap ketiga perusahaan tersebut akan dilakukan secara keseluruhan atau sebagian. Pemeriksaan fisik di lapangan dan pengukuran data masih berlangsung.

"Sedang kami dalami apakah pencabutannya semua atau sebagian, sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada," kata Nusron. (cnn)