Jakarta, MISTAR.ID
Ratusan juta data pemilih Indonesia diduga bocor di forum hacker dan diunggah oleh akun bernama ‘Jimbo’ dengan harga 2 bitcoin atau sekitar Rp 1,2 miliar.
Pratama Persadha dari Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CiSSReC, menyatakan bahwa Jimbo memperoleh total 252 juta data, tetapi sebagian terduplikasi. Setelah penyaringan, ditemukan 204.807.203 data dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dan 128 negara perwakilan.
Jumlah ini hampir sama dengan pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU. Data yang dimiliki Jimbo mencakup informasi pribadi seperti NIK, nomor KK, nomor KTP (termasuk nomor paspor untuk pemilih di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kode kelurahan, kecamatan, dan kabupaten serta kode TPS.
Jumlah data yang didapat Jimbo hampir identik dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU, yaitu 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dan 128 negara perwakilan.
Baca juga: Ini Tanggapan Dewas BPJS Bila Data Bocor
Pratama mencatat, data yang diperoleh Jimbo mengandung informasi pribadi penting, termasuk NIK, nomor KK, nomor KTP (termasuk nomor paspor untuk pemilih di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kode kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, serta kode TPS.
“Tim CISSReC melakukan verifikasi data sample secara acak melalui website cek DPT, dan hasilnya sesuai dengan data yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS di mana pemilih terdaftar,” jelas Pratama, Rabu (29/11/23).
Pratama mengatakan, kemungkinan besar Jimbo memperoleh akses login dengan peran admin KPU melalui metode phishing, social engineering, atau malware, dengan domain sidalih.kpu.go.id. Data pemilih dan beberapa data lainnya diunduh setelah mendapatkan akses dari salah satu pengguna dengan peran tersebut.
Pratama menambahkan, jika Jimbo benar-benar berhasil mendapatkan kredensial sebagai admin, ini dapat menjadi sangat berbahaya, terutama karena Pemilu akan segera berlangsung.
Baca juga: KPU Samosir Tetapkan DPT 100.595 Pemilih di Pemilu Mendatang
“Akun tersebut dapat digunakan untuk mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara, mengancam integritas pesta demokrasi, bahkan menimbulkan kericuhan secara nasional,” tambahnya. (kumparan/hm20)
