Pematangsiantar, MISTAR.ID - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan pihaknya tidak akan ragu menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti tidak memenuhi standar operasional, keamanan pangan, maupun kualitas layanan.

Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu SPPG di Bogor, Jumat (24/7/2026).

Menurutnya, BGN terbuka terhadap laporan dari masyarakat maupun media mengenai SPPG yang bermasalah. Setiap laporan akan ditindaklanjuti melalui proses evaluasi dan pembinaan.

"Kalau ada SPPG yang bermasalah, silakan dilaporkan. Akan kita perbaiki, kita tegur, bahkan kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu, dan pelayanan yang baik, akan kita tutup dapurnya," ujar Sudaryono.

BGN Minta SPPG Jaga Kualitas Layanan

Sudaryono mengingatkan agar keberadaan beberapa SPPG yang bermasalah tidak mencoreng kinerja dapur-dapur MBG lain yang telah menjalankan pelayanan sesuai ketentuan.

Ia mengibaratkan kondisi tersebut dengan pepatah "nila setitik, rusak susu sebelanga", sehingga setiap pengelola diminta menjaga kualitas layanan secara konsisten.

Menurutnya, BGN terus melakukan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, termasuk mendorong penyajian menu yang lebih beragam agar kebutuhan gizi penerima manfaat dapat terpenuhi secara optimal.

Variasi Menu Jadi Fokus Perbaikan

Selain menjaga aspek keamanan pangan, BGN juga menekankan pentingnya inovasi dalam penyusunan menu makanan.

Sudaryono menilai banyak SPPG telah memenuhi standar dasar, sehingga tantangan berikutnya adalah menghadirkan variasi menu yang lebih baik tanpa mengurangi kualitas gizi yang ditetapkan.

Dorong Komunikasi dengan Yayasan Mitra

Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono juga meminta setiap SPPG membangun komunikasi yang baik dengan yayasan atau mitra yang menaungi operasional dapur.

Ia menegaskan seluruh pelaksanaan Program MBG harus mengacu pada standar operasional prosedur (SOP), petunjuk pelaksanaan (juklak), dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.

Jika terdapat kendala di lapangan, pengelola diminta segera menyampaikan kepada mitra agar dapat dilakukan perbaikan secepat mungkin.

Selain kepatuhan terhadap aturan teknis, Sudaryono mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral dalam menjalankan program pemerintah tersebut.

Menurutnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga pada komitmen seluruh pihak untuk menjaga kualitas, keamanan pangan, dan pelayanan bagi masyarakat.