Jakarta, MISTAR.ID
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melangsungkan pertemuan dengan sejumlah perwakilan World Bank di ruang rapat Menteri, Jakarta, pada Rabu (20/3/24).
Pertemuan ini membahas soal pelaksanaan program yang telah berlangsung serta potensi kerja sama antara kedua pihak, khususnya dalam capaian reforma agraria.
AHY mengungkapkan, program utama dari kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan World Bank ini adalah Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA). Dikatakan, PPRA ini bertujuan meningkatkan capaian pendaftaran tanah dan administrasi pertanahan untuk mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah.
Baca juga:Jokowi Lantik Hadi dan AHY Sebagai Menko Polhukam dan Menteri ATR
“Kami ingin bagaimana implementasi pertanahan dan tata ruang dapat mendukung adanya pertumbuhan ekonomi. Tentu kita ingin implementasi yang pro lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim,” jelas AHY.
Percepatan program tersebut diupayakan dengan berbagai cara. Program PPRA juga melibatkan masyarakat yang telah diberi pelatihan sebagai pengumpul data pertanahan (puldatan). Selan itu, Kementerian ATR/BPN pun terus fokus menjalankan transformasi digital.
Dijelaskan AHY, PPRA sudah berlangsung di 10 provinsi meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim).
World Bank Country Director for Indonesia and Timor Leste, Satu Kahkonen menyebut, kerja sama World Bank dengan pemerintah Indonesia bisa disebut amat sukses dengan capaian hasil yang begitu signifikan.
Baca juga:Aksi Berani AHY, 5 Mafia Tanah di Jatim Ditangkap
Dirinya mendukung inisiasi Kementerian ATR/BPN yang ingin menerapkan implementasi pertanahan dan tata ruang yang lebih pro lingkungan. “Hal ini bisa dimulai dari bisnis prosesnya. Bisnis proses apa yang dapat dilakukan yang berhubungan dengan dukungan kepada penanganan perubahan iklim,” jelasnya.
Land Tenure Specialist dari World Bank, Willem Egbert van der Muur mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/BPN dalam PPRA. Menurutnya, World Bank tak hanya terus memperkuat kerja sama untuk capaian program saat ini, namun juga untuk program-program mendatang.
“Seperti halnya jika kita bicara soal Online Single Submission (OSS), sebuah sistem perizinan berusaha, itu berhubungan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN. RDTR ini erat kaitannya dalam hal investasi. Oleh karena itu, tak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, kita dapat menambahkan nilai tambah upaya dalam pertimbangan perubahan iklim,” pungkas Willem.
Turut hadir dalam kegiatan itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di Kementerian ATR/BPN. (rel/hm16)
