Jakarta, MISTAR.ID - Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal kekuasaan yang memiliki batas waktu mulai memantik tafsir politik di internal koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pidato peringatan 25 tahun Partai Demokrat, AHY menyinggung perjalanan partainya yang pernah berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Ia juga mengingatkan bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang dapat dimiliki seseorang untuk selamanya.

Pernyataan itu kemudian mendapat respons dari dua partai yang sama-sama berada dalam pemerintahan. PAN memilih menegaskan loyalitasnya kepada Prabowo, sedangkan Golkar justru membaca gestur AHY sebagai sinyal terbukanya peluang menuju Pilpres 2029.

AHY: Kekuasaan Datang dan Pergi

AHY menyampaikan bahwa pengalaman Demokrat memenangkan maupun mengalami kekalahan dalam kontestasi politik menjadi pelajaran penting mengenai demokrasi.

Ia mengingatkan kader agar tidak memandang kekuasaan sebagai tujuan akhir perjuangan politik.

"Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun," ujar AHY saat peringatan 25 tahun Demokrat di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).

AHY kemudian menyinggung masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, pergantian kekuasaan setelah dua periode pemerintahan SBY berlangsung secara damai dan demokratis.

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," tegas AHY.

Ia juga mengingatkan bahwa jabatan politik memiliki siklus, sementara tanggung jawab terhadap rakyat tidak berhenti ketika seseorang kehilangan kekuasaan.

"Para pejuang Demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi, jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai," kata AHY.

PAN Tegaskan Tak Goyah Dukung Prabowo

Pernyataan AHY tersebut kemudian ditanggapi Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto.

Yandri memilih tidak menafsirkan ucapan AHY. Ia menyerahkan penjelasan mengenai maksud pidato tersebut kepada Demokrat.

"Ah, tanya AHY, saya kan bukan penerjemah AHY," kata Yandri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Namun, ketika ditanya mengenai sikap PAN terhadap pemerintahan Prabowo, Yandri memberikan jawaban tegas. Ia menyatakan partainya tetap berada di belakang Prabowo.

"Oh selalu kita, tiga kali dukung, begitu menang masa nggak dukung. Dukung terus, hidup mati bersama Pak Prabowo," ujarnya.

Sikap PAN tersebut sekaligus mempertegas posisi partai itu untuk tetap berada dalam barisan pemerintahan, terlepas dari munculnya pembicaraan mengenai peta politik menuju 2029.

Golkar Justru Membaca Ada Sinyal Pilpres 2029

Berbeda dengan PAN, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia melihat ada sisi lain dari pidato AHY.

Doli menyatakan setuju dengan substansi pesan AHY mengenai demokrasi, tanggung jawab pemerintah, serta hak dan kewajiban masyarakat. Namun, ia menilai cara AHY menyampaikan pesan tersebut memberikan kesan politik yang berbeda.

"Namun, dilihat dari cara penyampaian, gestur dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang," ujar Doli.

Doli juga mengaitkan posisi AHY yang saat ini menjadi bagian dari pemerintahan dengan pernyataannya tentang pergantian kekuasaan.

Menurut dia, pemerintah, DPR, dan partai politik memiliki tanggung jawab bersama menghadapi berbagai persoalan masyarakat. Karena itu, pembicaraan mengenai kontestasi 2029 dinilai seharusnya tidak mengaburkan tanggung jawab politik saat ini.

Doli bahkan melihat tanda-tanda sejumlah kekuatan politik mulai mempersiapkan posisi menjelang Pilpres 2029.

"Fenomena seperti itu semakin menguatkan bahwa ternyata 'magnet' Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda," katanya.

Golkar Singgung Poros Cikeas dan Solo

Doli kemudian membawa dinamika tersebut ke dalam pembacaan poros politik yang mulai muncul.

Ia menyinggung Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang sebelumnya disebut merepresentasikan salah satu poros politik dan telah menyatakan kesiapan menghadapi dinamika politik mendatang.

Kini, menurut Doli, muncul sinyal lain dari lingkungan Demokrat yang ia kaitkan dengan "poros Cikeas".

"Bila beberapa waktu lalu, Budi Arie, yang mewakili satu 'poros politik' (Solo), sudah terang benderang menyatakan kesiapannya, sekarang kita menyaksikan satu lagi 'poros politik' (Cikeas) ikut memberikan sinyal yang kuat," kata Doli.

Yang membuat situasi menarik, kata dia, kedua kekuatan tersebut saat ini masih berada dalam pemerintahan yang sama.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa meskipun Pilpres 2029 masih cukup jauh, kalkulasi politik untuk pertarungan berikutnya mulai muncul ke permukaan.

Demokrat Bantah AHY Sedang Siapkan Diri untuk 2029

Demokrat kemudian memberikan klarifikasi. Partai tersebut menolak anggapan bahwa pidato AHY merupakan bagian dari persiapan menuju Pilpres 2029.

Demokrat menegaskan pidato AHY harus dipahami sebagai refleksi perjalanan partai sekaligus pesan kepada kader mengenai tanggung jawab politik.

"Demokrat menegaskan pidato AHY sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis, apalagi terkait Pilpres 2029," demikian pernyataan Demokrat, Selasa (8/9/2026).

Demokrat menyebut AHY sedang berbicara mengenai gagasan besar, masa depan bangsa, kondisi rakyat, serta bagaimana partai menjalankan perannya di tengah masyarakat.

Partai itu juga menegaskan bahwa pesan AHY tentang kekuasaan bukanlah deklarasi pencalonan.

Menurut Demokrat, inti pernyataan AHY adalah bahwa kekuasaan memiliki batas, sedangkan tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai.

Demokrat Tetap Klaim Dukung Pemerintahan Prabowo

Di tengah tafsir mengenai Pilpres 2029, Demokrat menekankan bahwa AHY tetap memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo.

Demokrat menyebut AHY mendukung sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Program Sekolah Rakyat serta revitalisasi madrasah dan pondok pesantren.

Dukungan juga diberikan terhadap agenda pencegahan penyimpangan dan korupsi, termasuk pengawasan penggunaan anggaran negara untuk proyek strategis nasional.

Dengan demikian, polemik mengenai pidato AHY saat ini masih berada pada level tafsir politik. Golkar membaca adanya sinyal menuju kontestasi 2029, sementara Demokrat menegaskan tidak ada agenda pencapresan yang disampaikan AHY.

Namun, satu hal yang mulai terlihat jelas: meski Pilpres 2029 belum tiba, pembacaan terhadap posisi dan manuver politik para elite sudah mulai mengemuka di dalam koalisi pemerintahan Prabowo.