Pematangsiantar, MISTAR.ID - Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), sebagai bagian dari evaluasi menjelang dua tahun masa pemerintahannya. Dalam arahannya, Prabowo menyoroti capaian kabinet, tantangan nasional, hingga berbagai program prioritas yang tengah dijalankan pemerintah.

Sidang tersebut dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih serta kepala lembaga negara. Prabowo mengatakan evaluasi dilakukan sebagai persiapan menjelang pidato kenegaraan pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Prabowo, hampir dua tahun pemerintahan berjalan dengan ritme kerja yang sangat padat. Karena fokus menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, pemerintah terkadang tidak menyadari banyaknya capaian yang telah diraih.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah masih menghadapi tantangan besar di berbagai sektor sehingga evaluasi menjadi bagian penting untuk memperbaiki kinerja tanpa mencari kesalahan pihak tertentu maupun membandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

1. Klaim Selesaikan Lebih dari 108 Persoalan

Prabowo menyebut pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 108 persoalan strategis selama sekitar 18 bulan masa pemerintahan. Ia menilai pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran kabinet.

Namun, ia mengingatkan agar keberhasilan tersebut tidak membuat pemerintah bersikap sombong. Menurutnya, prestasi harus diakui sebagai bentuk penghargaan terhadap kemampuan bangsa sendiri.

2. Minta Menteri Tidak Takut Menghadapi Tantangan

Dalam arahannya, Prabowo meminta seluruh anggota kabinet tetap berani menghadapi berbagai persoalan nasional. Ia menegaskan pemerintah dipilih rakyat untuk menyelesaikan masalah, bukan menghindarinya.

Prabowo mengakui masih banyak tantangan seperti rendahnya pendapatan guru, keterbatasan lapangan kerja, hingga kemiskinan ekstrem. Ia juga menyoroti dugaan kebocoran kekayaan negara melalui praktik perdagangan yang tidak sehat, seperti under invoicing, penyelundupan, dan manipulasi laporan perdagangan.

Menurutnya, berbagai temuan tersebut juga didukung data dari lembaga internasional.

3. Heran Program MBG Masih Diperdebatkan

Prabowo mengaku heran masih ada pihak yang mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat merupakan kebutuhan paling mendasar dalam sebuah negara.

Menurutnya, tidak ada peradaban yang mampu bertahan tanpa ketahanan pangan yang baik. Karena itu, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program tersebut meski menuai kritik.

4. Fokus Menjaga Harga Pangan dan Kesejahteraan Petani

Presiden juga menegaskan pemerintah terus menjaga stabilitas harga pangan serta memastikan ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau bagi petani.

Selain itu, pemerintah berupaya memastikan program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau anak-anak sekolah, ibu hamil, hingga kelompok lanjut usia sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia.

5. Optimistis Indonesia Semakin Kuat

Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa kondisi Indonesia semakin kuat meski dunia tengah menghadapi berbagai gejolak ekonomi dan konflik global.

Ia menyebut Indonesia berhasil memperkuat ketahanan pangan dan lebih siap menghadapi tantangan sektor energi dibandingkan sejumlah negara lain. Meski demikian, pemerintah diminta tetap waspada dan tidak cepat merasa puas.

6. Tegaskan Tidak Tebang Pilih Berantas Korupsi

Dalam sidang kabinet, Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

Ia mengatakan praktik korupsi, mark up, transfer pricing, hingga berbagai bentuk manipulasi ekonomi harus ditindak agar tidak merusak perekonomian nasional.

Prabowo mengibaratkan pemberantasan korupsi seperti proses penyembuhan penyakit yang memerlukan langkah tepat agar mampu memperbaiki sistem tanpa merusak fondasi ekonomi.

7. Percepat Digitalisasi dan Single National Identity Card

Prabowo juga meminta percepatan reformasi birokrasi melalui penyederhanaan regulasi dan digitalisasi layanan pemerintahan.

Ia menegaskan implementasi GovTech dan Single National Identity Card harus segera direalisasikan agar pelayanan publik menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan mudah diakses masyarakat.

Menurutnya, penyederhanaan aturan dan transformasi digital menjadi salah satu kunci meningkatkan efektivitas pemerintahan di masa mendatang.