Medan, MISTAR.ID

Presiden Prabowo Subianto dituding tutup mata atas longsor dan banjir yang terjadi tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), karena hingga saat ini tak kunjung menetapkan bencana nasional.

Pernyataan ini disampaikan Koordinator Forum Peduli Pembangunan dan Penegakan Hukum, Ilham Panggabean, kepada Mistar dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12/2025).

"Bencana longsor–banjir di tiga provinsi seolah ditutup-tutupi. Ada apa dengan pemerintah Indonesia? Presiden Prabowo Subianto harus segera membuka mata dan menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Tanpa status nasional, negara akan terus setengah hadir," katanya.

Menurutnya, bencana ini bukan bencana biasa. Sebab, bencana yang terjadi lebih tiga pekan yang lalu ini menghancurkan permukiman, lahan pertanian, dan melumpuhkan ekonomi, serta pendidikan.

"Selain itu, bencana ini juga telah menelan banyak korban jiwa dan meninggalkan penderitaan mendalam bagi rakyat yang terdampak. Namun sampai hari ini jeritan rakyat terdampak belum sepenuhnya dijawab oleh negara. Bantuan datang tidak merata, penanganan darurat berlarut-larut, dan pemulihan berjalan tanpa kepastian arah. Negara tampak gagap menghadapi bencana sebesar ini," ucap Ilham.

Ilham mengatakan, meski instruksi Presiden kepada jajaran kementerian telah disampaikan, akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan justru instruksi tersebut berubah menjadi wacana 'omon-omon'.

"Terjadi jurang yang terang antara perintah di pusat dan kenyataan di daerah. Kita melihat koordinasi antarlembaga compang-camping, saling lempar tanggung jawab, dan pemerintah daerah dibiarkan berjibaku sendiri. Rakyat akhirnya kembali menjadi korban tata kelola negara yang gagal dalam situasi darurat," tuturnya.

Lebih jauh, menurut Ilham, bencana ini tidak bisa dilepaskan dari kerusakan ekologis yang dibiarkan selama ini bahkan dilegitimasi. Dikatakan dia, alih fungsi hutan, pembabatan kawasan resapan, dan ekspansi perkebunan skala besar telah menggerus daya dukung alam Sumatera.

"Di saat Presiden terus menggema­kan narasi pembangunan berbasis sawit dan eksploitasi sumber daya alam, rakyat di daerah justru membayar mahal dengan nyawa, kehilangan rumah, dan masa depan yang terancam. Ini bukan lagi kebetulan alam, melainkan akumulasi kebijakan yang abai terhadap lingkungan," ujarnya.

Paling memprihatinkan lagi, kata Ilham, bencana ini seolah tidak mendapatkan sorotan setimpal seakan-akan ada upaya menenangkan keadaan di atas kertas. Sementara, penderitaan nyata disembunyikan dari perhatian luas.

"Padahal bagi masyarakat Sumatera, bencana ini meninggalkan luka sosial, ekonomi, dan psikologis yang sangat dalam. Penetapan bencana nasional mutlak diperlukan untuk membuka akses anggaran, memperkuat komando lintas kementerian, dan memastikan penanganan serta pemulihan berjalan cepat, adil, dan transparan. Jika tidak, maka keterlambatan ini akan tercatat sebagai kegagalan negara melindungi rakyatnya," kata dia.

Ia pun meminta Presiden untuk bertanya kepada dirinya sendiri mengenai ada apa dengan lingkaran pembisik dan penasihat di sekeliling kekuasaan hingga bencana sebesar ini tidak dibaca sebagai alarm nasional.

"Negara tidak boleh kalah dengan birokrasi dan negara juga tidak boleh tunduk pada kepentingan ekonomi dan tidak boleh menutup mata ketika rakyat kehilangan nyawa serta masa depannya. Ketika alam memberikan peringatan sedemikian keras, diam dan pembiaran merupakan bentuk pengkhianatan amanat konstitusi," ujarnya. (hm24)