Tak Ada Kenaikan Tarif Pajak, Pemko Medan Optimalkan Potensi untuk Dongkrak PAD
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat memberikan penjelasan dalam rapat paripurna. (foto: Diskominfo Medan/Mistar)
Medan, MISTAR.ID - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memastikan tidak ada kenaikan tarif pajak dalam perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Menurut Rico, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dikejar melalui optimalisasi potensi pajak yang ada, peningkatan kepatuhan, penguatan pengawasan, serta digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
“Saya pastikan tidak ada kenaikan tarif pajak. Proyeksi tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung berdasarkan potensi riil, tingkat kepatuhan, kondisi ekonomi masyarakat serta hasil evaluasi penerimaan masing-masing jenis pajak dan retribusi. Perubahan ini mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) serta PP Nomor 35 Tahun 2023,” ucap Rico dalam rapat paripurna di gedung dewan, Selasa (22/9/2026).
Rico mengatakan, kebijakan peningkatan PAD tetap akan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, perkembangan dunia usaha dan iklim investasi.
“Peningkatan PAD adalah harapan dan cita-cita kita bersama, tapi tetap juga harus seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan publik. Ini akan menjadi perhatian kami,” katanya.
Dalam P-APBD 2026, target PAD ditetapkan sebesar Rp3,875 triliun. Sementara dalam R-APBD 2027, PAD diproyeksikan mencapai Rp4,167 triliun atau meningkat sekitar Rp291,71 miliar.
“Peningkatan target ini jangan hanya di atas kertas, tapi realisasinya harus jelas. Saya minta ini jadi atensi OPD Pemko Medan dengan tetap mengedepankan kondisi masyarakat,” jelasnya.
Selain optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi, perubahan Perda tersebut juga mencakup pengelolaan aset daerah. Rico menyebut Pemko Medan akan memperkuat pengamanan hukum terhadap aset melalui legalisasi dan sertifikasi tanah serta bangunan milik daerah.
“Kami akan melakukan pengamanan dengan memasang plang penanda aset dan patok pembatas lahan. Inventarisasi harus dilakukan secara terbuka agar pengelolaannya lebih transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
Usai rapat paripurna, Pemko dan DPRD Medan sepakat membentuk Pansus yang berisikan David Roni Ganda Sinaga, Agus Setiawan, Robi Barus, H Rajudin Sagala, H Doli Indra Rangkuti, Syaiful Ramadhan, Fauzi, Salomo Tabah Ronal Pardede, Reza Pahlevi Lubis, Rommy Van Boy, Muhammad Afri Rizki Lubis, Godfried Effendi Lubis, H Iswanda Ramli, HT Bahrumsyah dan Eko Afrianta Sitepu. (*)