Serahkan LHP Semester II 2025, BPK Sampaikan Catatan untuk Pemprov dan Jajaran

Suasana penyerahan LHP semester II dari BPK Perwakilan Provinsi Sumut. (Foto: dok Diskominfo SumutBPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II tahun 2025 kepada Pem/Mistar)
Medan, MISTAR.ID
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II tahun 2025 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut termasuk Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumut.
Diketahui, pemeriksaan semester II tahun 2025 ini meliputi beberapa poin, di antaranya pengelolaan dana Pilkada Serentak 2024 dan kesiapan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah pada tahun anggaran (TA) 2024-2025.
"Pemeriksaan ini untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," ujar Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumut, Paula Henry Simatupang saat acara di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumut, Senin (29/12/2025).
Paula Henry menyampaikan sejumlah catatan penting dari hasil pemeriksaan tersebut, salah satunya data sarana dan prasarana pendidikan di tingkat kabupaten dan kota yang belum sepenuhnya mutakhir dan belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Sementara untuk KPU dan Bawaslu Sumut, menurut pihaknya pengelolaan anggaran secara material telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perundang-undangan.
"Pemeriksaan ini tujuannya untuk memastikan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, agar benar-benar sesuai kebutuhan sebenarnya," katanya.
Sementara itu Gubernur Sumut Bobby Nasution yang juga hadir pada acara penyerahan tersebut mengatakan perlu adanya sinkronisasi antara pemerintah dengan keadaan sebenarnya di lapangan agar program-program bisa sesuai dengan yang direncanakan.
"Jangan sampai pemerintah merasa sudah bekerja, namun masyarakat kita justru merasakan hal yang sebaliknya (tidak sesuai),” tuturnya.
Bobby pun menyampaikan terima kasihnya kepada BPK Perwakilan Sumut karena sudah melakukan pengawasan kepada pihaknya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan rencana program saat ini.
“Mohon maaf kalau dalam proses penyampaian opini masih terdapat kekurangan, saat ini kami dan OPD fokusnya sempat terbagi, mengingat kondisi darurat bencana yang ada. Tapi komitmen kami tetap pada pelaksanaan perencanaan yang sesuai dengan LHP,” ucapnya.
BERITA TERPOPULER























