Medan, MISTAR.ID - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto kepada kepala daerah untuk mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerahnya masing-masing.

Hal itu disampaikan Prabowo Subianto saat menghadiri acara peresmian bendungan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pekan lalu. Ia meminta kepala daerah, termasuk gubernur, mengawasi dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari oknum yang mencoba menyalahgunakannya.

Menurut Bobby Nasution, arahan tersebut merupakan bentuk kepedulian Presiden terhadap program yang sedang berjalan. Menurutnya, MBG memiliki tujuan yang baik bagi siswa-siswi di Indonesia.

"Pak Presiden ingin program ini berjalan dengan baik. Tujuannya adalah bagaimana pemenuhan gizi anak-anak sekolah, gizinya terpenuhi, anak-anak belajar di sekolah juga penangkapan nalar dan ilmunya pasti akan lebih baik," ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).

Bobby menganggap wajar jika Presiden meminta kepala daerah mengawasi program prioritas tersebut.

"Jadi kalau tujuan itu tidak terlaksana karena adanya gangguan-gangguan, termasuk seperti yang tadi pelaksanaan SPPG-nya melenceng, ya sangat wajar sekali kami pemerintah daerah diminta Pak Presiden untuk mengawasi," ucapnya.

Ia mengatakan sejak awal kepala daerah selalu mengawasi jalannya program tersebut.

"Makanya tadi saya sampaikan kalau SPPG nakal, setahu saya dari kemarin kami diperbolehkan untuk menegur, mengoreksi, bahkan kalau biasanya sekolah ada request menu dikasih. Jadi saya rasa itu hal yang sangat baik sekali," tutur Bobby.

Bobby juga mengakui di Sumut masih ditemukan dapur-dapur SPPG yang bermasalah, mulai dari kualitas makanan hingga pengolahan limbah.

"Datanya pasti terus diperbarui. Setahu saya, update terakhir sebelum libur sekolah kemarin, kurang lebih sebulan sebelum libur sekolah, ada SPPG yang sedikit bermasalah. Bukan hanya makanannya, pengolahan limbahnya juga. Banyak macamnya. Itu sudah kita monitor, sudah disampaikan keluhannya dari kepala daerah, bupati dan wali kota," katanya. (hm25)