Medan, MISTAR.ID

Pengamat sosial Sumatra Utara (Sumut), Agus Suriadi, menilai tahun 2026 harus menjadi momentum perbaikan pada sektor kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tahun 2025 menjadi periode penuh tantangan sekaligus pelajaran penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, serta pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, kondisi tersebut harus dijadikan momentum refleksi dan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang telah dijalankan pemerintah. Dengan begitu, kekurangan di tahun 2025 segera diperbaiki demi menyongsong tahun 2026 yang lebih baik.

"Harapan kita di tahun 2026 tentu kondisi masyarakat Sumut semakin membaik, baik dari sisi kesejahteraan sosial, kesehatan, hingga partisipasi publik," katanya kepada Mistar, Jumat (2/1/2026).

Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) itu menyampaikan, ada beberapa ekspektasi utama yang perlu menjadi perhatian Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota di Sumut.

Pertama, peningkatan kesejahteraan sosial melalui program berbasis komunitas. Ia berharap pemerintah mampu mendorong program yang melibatkan masyarakat secara langsung agar tidak sekadar menjadi objek, tetapi juga subjek pembangunan.

“Selain itu, penguatan pelatihan keterampilan dan pendidikan dinilai penting, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal. Indonesia Emas 2045 hanya bisa dicapai jika kita serius mengembangkan indeks modal sosial, salah satunya melalui peningkatan keterampilan masyarakat yang saat ini masih tergolong rendah," ujarnya.

Kedua, ia menyampaikan pentingnya peningkatan kesehatan masyarakat melalui akses layanan kesehatan yang merata. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil.

“Kita mendorong pemerintah untuk lebih gencar melakukan kampanye kesehatan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya pola hidup sehat,” tuturnya.

Ketiga, ia menilai pengurangan kemiskinan melalui bantuan sosial yang efektif dan tepat sasaran. Ia meminta pemerintah memperbaiki sistem distribusi bantuan sosial agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan.

“Selain itu, penguatan UMKM melalui akses permodalan dan pelatihan bisnis dapat dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat,” ucapnya.

Keempat, pentingnya penguatan partisipasi masyarakat melalui dialog terbuka. Menurutnya, pemerintah perlu membangun saluran komunikasi yang efektif agar aspirasi masyarakat dapat didengar secara langsung.

“Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program juga dinilai penting agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan,” kata Agus.

Selain harapan, ia turut memberikan sejumlah saran konkret. Di antaranya adalah melibatkan berbagai stakeholder, seperti organisasi non pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Lebih lanjut, ia mendorong adanya inovasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

"Dengan kebijakan yang responsif, inovatif, dan berkelanjutan, saya optimistis Pemprovsu dan pemerintah kabupaten/kota mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik di tahun 2026 dan seterusnya," ujarnya. (hm20)