Medan, MISTAR.ID

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait adanya 29 desa di bencana alam Sumatera yang hilang. Delapan di antaranya berada di Provinsi Sumut.

Diketahui hal tersebut disampaikan Tito di rapat bersama DPR RI mengenai koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana pada, Rabu (18/2/2026) di Jakarta. Tito pun membuka opsi untuk merelokasi atau menghilangkannya dari catatan administrasi pemerintahan.

Menjawab hal tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu Basarin Yunus Tanjung mengatakan kedelapan desa yang dinyatakan hilang akan direlokasi.

"Ya kalau memang itu zona merah, itu akan direlokasi," ujarnya kepada Mistar, Rabu (25/2/2026) pagi.

Meski begitu, Basarin mengatakan saat ini Pemprov Sumut masih menunggu hasil penelitian dari Badan Geologi mengenai kondisi delapan desa yang hilang diterpa bencana tersebut.

"Sekarang penetapan zona itu kita masih tunggu dari Badan Geologi, ya intinya kita juga mengawasi juga daerah itu masih bisa ditempati lagi atau tidak," ucapnya.

Basarin yang juga merupakan Kepala Posko Bencana Sumut tersebut mengatakan jika nantinya desa tersebut bukan merupakan zona merah maka masyarakat bisa kembali membangun rumah di desa tersebut.

"Kalau bukan zona merah ya nanti tergantung masyarakatnya, kalau mereka bangun kembali disitu bisa," tuturnya.

Nantinya masyarakat juga diperbolehkan membangun kembali huniannya di tempat semula dirinya tinggal, tentunya dengan catatan desa masih layak menjadi permukiman.

"Ada nanti program bangun rumah per titik (tergantung titik yang diinginkan masyarakat)," kata Basarin.

Diketahui delapan desa yang hilang tersebut didapati di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. (hm20)