Jakarta, MISTAR.ID
Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang menjadi sorotan publik akhirnya dibatalkan Presiden Joko Widodo. Pembatalan dilakukan setelah Jokowi menerima laporan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Selain itu, Jokowi pun langsung memerintahkan Nadiem supaya mencari solusi agar tarif UKT tak memberatkan mahasiswa. Jokowi meminta agar dilakukan evaluasi terhadap rencana kenaikan UKT tersebut.
Meski begitu, Jokowi membuka ruang kemungkinan UKT tetap terjadi, tetapi bukan untuk tahun ini. Â Namun untuk kebijakan tahun depan, perlu waktu persiapan yang matang.
Baca juga:Â Mendikbud Ristek: Presiden Setujui Pembatalan Kenaikan UKT
“Kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi sehingga kemungkinan, ini masih kemungkinan, nanti ini kebijakan di Mendikbud, akan dimulai kenaikannya tahun depan,” ujar Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/24).
Terpisah, Nadiem mengaku akan mengkaji ulang kebijakan kenaikan UKT tahun ini dan sekaligus berupaya mengevakuasi satu per satu permintaan PTN ketika hendak menaikkan UKT.
“Kalaupun ada kenaikan UKT, harus dengan asas keadilan dan kewajaran dan itu yang akan kita laksanakan,” ucap Nadiem usai bertemu Jokowi kemarin siang.
Perlu diketahui, kenaikan tarif UKT menjadi polemik setelah mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri menolak. Mahasiswa menilai kenaikan mencapai 5 kali lipat dan dilakukan secara mendadak sangat memberatkan.
Kalangan masyarakat juga menilai bahwa masalah kenaikan UKT, akan menjadi membuat mahasiswa putus kuliah atau ada yang terjebat terlilit utang pinjaman online.
Baca juga:Â Buntut Polemik UKT, Komisi X DPR Panggil Nadiem Pekan Depan
Riuhnya urusan UKT membuat DPR memanggil Nadiem. Mereka meminta pertanggungjawaban Nadiem atas biaya kuliah yang selangit.
Pimpinan Rapat Komisi X Dede Yusuf bertanya-tanya mengapa tarif kuliah mahal. Dia berkata negara telah menyediakan 20 persen dari APBN khusus untuk pendidikan.
“Untuk itu kami minta pemerintah menjelaskan ke mana sih anggaran Rp665 triliun itu? Supaya masyarakat tahu dan paham apa fungsi pendidikan dan apa yang dilakukan Kemendibudristek untuk meredam mahalnya biaya pendidikan,” ujar Dede dalam rapat Komisi X DPR RI. (cnn/hm17)
