Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Thomas Dachi, mengungkap sejumlah persoalan yang ditemukan saat melaksanakan reses di wilayah Kepulauan Nias. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah dugaan terganggunya ketersediaan gas LPG subsidi dan minyak goreng bersubsidi akibat operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Persoalan tersebut disampaikan Thomas dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi E DPRD Sumut dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sumut, Agung Kurniawan, di Gedung DPRD Sumut, Kamis (18/6/2026).

“Kalau menentukan titik itu apakah bayar? Apakah ada ketentuan atau tidak terkait penggunaan gas untuk memasak di dapur MBG, apakah menggunakan gas subsidi atau tidak? Di Kepulauan Nias masyarakat menjerit karena kebutuhan gas diduga diborong oleh dapur MBG. Apakah hal itu pernah diawasi?” tanya politisi Partai Gerindra tersebut.

Dalam rapat itu, Thomas mempertanyakan mekanisme pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, khususnya terkait penggunaan gas LPG dan minyak goreng yang berpotensi memanfaatkan barang bersubsidi.

“Jangan hanya menghitung kebutuhan beras saja. Persoalan ini lebih besar karena menyangkut barang subsidi. Inilah temuan kami saat reses. Artinya, pengawasan BGN di Sumut harus lebih diperkuat,” tegasnya.

Menurut Thomas, masyarakat di Kepulauan Nias saat ini mengeluhkan sulitnya memperoleh gas LPG subsidi. Bahkan, sebagian warga disebut terpaksa kembali menggunakan kayu bakar untuk kebutuhan memasak sehari-hari.

“Di Kepulauan Nias masyarakat menjerit karena kebutuhan gas diduga diborong oleh dapur MBG. Pertanyaannya, apakah hal itu pernah diawasi? Jangan hanya menghitung kebutuhan beras, karena penggunaan gas dan minyak goreng juga menjadi bagian penting yang harus diawasi. Itu barang subsidi,” ujarnya.

Thomas menilai pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar, terutama terkait distribusi kebutuhan pokok bersubsidi.

Selain itu, ia juga menyoroti keterlibatan Yayasan Bhayangkari dalam pengelolaan dapur MBG. Menurutnya, perlu ada penjelasan yang lebih transparan mengenai peran lembaga tersebut dalam program yang digagas pemerintah pusat itu.

“Kalau memang ada yayasan yang mengelola, perlu dijelaskan secara terbuka. Yang terpenting, jangan sampai pelaksanaan program ini justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat,” katanya.

Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Koordinator Regional BGN Sumut, Agung Kurniawan, menegaskan bahwa dapur MBG tidak diperbolehkan menggunakan gas LPG subsidi maupun minyak goreng bersubsidi merek Minyakita dalam operasionalnya.

“Tidak ada dapur MBG yang diperbolehkan menggunakan gas subsidi ataupun Minyakita. Begitu juga tidak ada pembayaran untuk penentuan titik dapur,” tegas Agung.

Meski demikian, legislator asal Kepulauan Nias itu meminta BGN Sumut melakukan pengawasan lebih ketat di lapangan guna memastikan program MBG berjalan sesuai aturan tanpa mengganggu akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok bersubsidi.

Ia menambahkan, persoalan kelangkaan LPG subsidi dan minyak goreng di Kepulauan Nias perlu segera ditelusuri agar masyarakat tidak terus menanggung dampak dari pelaksanaan program yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi anak-anak sekolah.

Di sisi lain, Ketua Komisi E DPRD Sumut, H. Muhammad Subandi, menegaskan bahwa program MBG merupakan program mulia yang bertujuan membantu masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.

“Program mulia ini jangan sampai dicederai. Kami berharap pengawasan dapat dilakukan secara maksimal. Kami juga mendorong agar realisasi belanja dalam program MBG melibatkan masyarakat setempat. Jangan sampai kebutuhan subsidi digunakan untuk operasional SPPG,” tegas Subandi.