Thursday, June 18, 2026
home_banner_first
HUKUM & PERISTIWA

Terima Aspirasi Ojol, Komisi E DPRD Sumut Janji Perjuangkan Potongan Aplikasi 8 Persen

Mistar.idKamis, 18 Juni 2026 12.25
AN
MA
terima_aspirasi_ojol_komisi_e_dprd_sumut_janji_perjuangkan_potongan_aplikasi_8_persen

Aksi unjuk rasa para pengemudi ojek online saat diterima oleh Komisi E DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (18/6/2026). (Foto: Ari/Mistar)

news_banner

Medan, MISTAR.ID

Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Transportasi Online akhirnya ditemui oleh Komisi E DPRD Sumatera Utara, di Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (18/6/2026).

Massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kesejahteraan pengemudi, potongan aplikasi, hingga persoalan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Aspirasi para pengemudi kemudian diterima langsung oleh Ketua Komisi E DPRD Sumut, Muhammad Subandi, bersama anggota Komisi E lainnya.

Dalam dialog bersama massa aksi, Subandi menegaskan DPRD Sumut akan memperjuangkan seluruh aspirasi yang disampaikan para pengemudi, khususnya terkait implementasi kebijakan pemerintah pusat mengenai potongan aplikasi maksimal 8 persen.

“Kalau ada Keputusan Presiden, tentu akan ada peraturan pendukung. Namun demikian, apa yang menjadi kesepakatan tuntutan hari ini akan kami perjuangkan seluruhnya agar sesegera mungkin keputusan presiden tersebut dipersiapkan aturan pendukungnya dan dilaksanakan di setiap daerah,” ujarnya di hadapan massa aksi.

Terkait tuntutan penolakan kenaikan harga BBM, Subandi menegaskan hingga saat ini pemerintah masih mempertahankan subsidi BBM bagi masyarakat.

“Sampai hari ini BBM subsidi untuk rakyat tidak naik. Kalau ada kesulitan seperti antrean yang terjadi saat ini, itu masih dalam batas wajar dan tidak sampai berhari-hari. Pemerintah tetap berkomitmen untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi,” katanya.

Ia juga menyebut pemerintah tengah mendorong penggunaan energi berbasis sawit melalui program BBM Biodiesel B150 yang direncanakan mulai diproduksi pemerintah pada 1 Juli 2026 mendatang.

Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat terlihat dari berbagai kebijakan yang berpihak kepada rakyat, termasuk rencana penurunan potongan aplikasi menjadi maksimal 8 persen.

“Pemerintah sangat serius memperhatikan persoalan kerakyatan. Kami berterima kasih karena rekan-rekan ojol telah mengingatkan kami. Kami sepakat mendorong agar pemerintah pusat segera merealisasikan kebijakan tersebut,” ucap politisi Gerindra itu.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Sumut lainnya, Mikail Purba, menyampaikan apresiasi kepada para pengemudi ojol yang dinilainya memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari.

“Terima kasih kepada saudara-saudara yang mencari nafkah sebagai pengemudi ojol. Kami membutuhkan kalian. Tanpa kalian, banyak urusan masyarakat akan menjadi lebih sulit. Kalian telah membantu dan mempermudah berbagai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Mikail juga menyinggung kondisi ekonomi global yang dinilai turut memengaruhi situasi dalam negeri, termasuk sektor energi.

“Dengan keadaan global dan situasi dunia yang tidak menentu, ekonomi memang sedikit terganggu. Namun kita berharap kondisi segera membaik. Ketegangan antara Amerika dan Iran mulai mereda sehingga harga minyak dunia ke depan diharapkan kembali turun dan normal,” katanya.

Halaman:

BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN