Medan, MISTAR.ID – Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Zeira Salim Ritonga, meminta dana Transfer ke Daerah (TKD) diberikan secara utuh kepada pemerintah daerah tanpa pemangkasan.

Menurutnya, dana TKD merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan di daerah karena berkaitan erat dengan stabilitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

“Tentu kita meminta jangan sampai ada pemotongan lagi. Itu hak daerah. Kita berharap bukan dipotong lagi, tetapi justru ditambah. Itu harapan daerah untuk kesinambungan pembangunan dan pelayanan di daerah,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Kamis (16/7/2026).

Politisi PKB itu menilai pembangunan di daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota, dapat terhambat apabila dana TKD kembali dipangkas. Terlebih, sebelumnya pemerintah telah menerapkan Instruksi Presiden Nomor 1 terkait efisiensi anggaran.

Ia menegaskan dana TKD merupakan hak setiap daerah. Pasalnya, sebagian sumber dana tersebut juga berasal dari daerah, seperti penerimaan pajak dan dana bagi hasil yang dikelola pemerintah pusat.

“Karena daerah tidak bisa bergerak tanpa dana transfer. Itu ada hitungannya semua, ada dana bagi hasil dari cukai, ada hitungan jumlah ekspor dan sebagainya. Jangan sampai daerah mengalami kekeringan anggaran,” tegasnya.

Jika TKD kembali dipangkas, Zeira khawatir roda perekonomian di daerah akan melambat sehingga menghambat berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.

Meski demikian, ia menilai efisiensi anggaran sebaiknya difokuskan pada program-program yang bersifat seremonial, bukan anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Apabila dana transfer berkurang, roda ekonomi akan sulit tumbuh, bahkan bisa terhenti. Jadi saya kira program yang tidak menyentuh kepentingan rakyat saja yang dipangkas dari pusat,” tuturnya.