Dinilai Tak Produktif, PDIP Usulkan Penggabungan Sejumlah BUMD Sumut

Suasana pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara dengan agenda tanggapan fraksi terhadap Ranperda mengenai transformasi BUMD AIJ menjadi Perseroda. (Foto: Ari/Mistar)
Medan, MISTAR.ID – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut) mengusulkan penggabungan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan produktivitas dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Usulan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDIP, Paltak Siburian, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut terkait tanggapan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang transformasi BUMD Aneka Industri dan Jasa (AIJ) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda), Rabu (18/11/2026).
Fraksi PDIP menyebutkan, BUMD yang bisa digabungkan misalnya PT AIJ dengan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) atau BUMD lainnya, termasuk PT Dhirga Surya.
Penggabungan BUMD diusulkan karena beberapa di antaranya dinilai belum mampu menunjukkan kinerja yang produktif.
PDIP juga meminta pembahasan Ranperda transformasi PT AIJ menjadi Perseroda ditunda sembari Pemprov Sumut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh BUMD.
“Perubahan status hukum BUMD menjadi perseroan daerah tidak serta-merta menjamin perbaikan tata kelola maupun peningkatan kinerja perusahaan,” ucapnya.
Karena itu, menurut Fraksi PDIP, pemerintah daerah perlu terlebih dahulu memastikan arah pengelolaan dan keberlanjutan usaha BUMD sebelum melakukan perubahan bentuk hukum.
“Tanpa perombakan manajemen dan penerapan orientasi bisnis yang profesional, perubahan tersebut hanyalah transformasi administratif semata yang tidak memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah,” katanya.
Masalah mendasar yang membelit banyak BUMD bersumber dari tata kelola yang buruk, inefisiensi, salah urus, serta pendekatan operasional yang belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip profesionalisme.
"Dalam praktiknya, banyak BUMD memiliki tim manajemen yang ditunjuk berdasarkan kepentingan politik atau latar belakang birokrasi, bukan karena kompetensi bisnis. Akibatnya, perusahaan-perusahaan ini dijalankan dengan mentalitas birokratis, bukan mentalitas korporasi," ujarnya.
Dari enam BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumut, hanya tiga yang dinilai telah berkontribusi atau memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), yakni PT Bank Sumut, PT Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumatera Utara, dan Perumda Tirtanadi.
Sementara itu, badan usaha milik daerah (BUMD) lainnya dinilai belum menunjukkan kinerja yang optimal.
Kemudian, dugaan korupsi yang melibatkan kemitraan peremajaan tanaman di PT PSU pada September lalu harus menjadi peringatan serius bahwa reformasi tata kelola BUMD tidak boleh ditunda lagi.
Terkait hal itu, fraksi PDI-P memandang penggabungan (merger) sebagai solusi potensial untuk memulihkan kesehatan BUMD yang tidak produktif terutama yang memiliki skala ekonomi kecil atau sektor bisnis yang tumpang tindih dan terus-menerus merugi.
"Penggabungan BUMD dapat memangkas biaya operasional, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memperkuat kapasitas bisnis, sehingga memperbesar peluang untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD)," tuturnya.

