Washington, MISTAR.ID

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta negara-negara membayar lebih dari USD 1 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun untuk memperoleh hak atas kursi permanen di Dewan Perdamaian Gaza (Gaza Board of Peace). Hal tersebut terungkap dalam laporan Bloomberg yang mengutip rancangan piagam pembentukan dewan tersebut.

Dalam rancangan dokumen itu disebutkan, masa jabatan anggota Dewan Perdamaian Gaza dibatasi maksimal tiga tahun sejak piagam mulai berlaku. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi negara yang memberikan sumbangan dana tunai lebih dari USD 1 miliar kepada dewan dalam tahun pertama operasionalnya.

“Setiap Negara Anggota akan menjabat selama paling lama tiga tahun sejak piagam ini mulai berlaku, dengan kemungkinan perpanjangan oleh Ketua,” demikian bunyi rancangan piagam tersebut, seperti dikutip Bloomberg.

Sebelumnya, Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang akan beranggotakan sejumlah tokoh internasional, di antaranya Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.

Menurut laporan Bloomberg, Trump akan menjadi ketua pertama Dewan Perdamaian Gaza dan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan negara-negara yang diundang menjadi anggota. Seluruh keputusan dewan akan diambil berdasarkan suara mayoritas, namun tetap memerlukan persetujuan ketua. Trump juga disebut bertanggung jawab menyetujui segel resmi dewan tersebut.

Rencana pembentukan Dewan Perdamaian Gaza merupakan bagian dari inisiatif komprehensif AS untuk menyelesaikan konflik di Jalur Gaza. Pada pertengahan November 2025, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang diusulkan AS untuk mendukung rencana tersebut. Sebanyak 13 dari 15 anggota DK PBB mendukung resolusi itu, sementara Rusia dan China memilih abstain.

Rencana AS mencakup pembentukan pemerintahan internasional sementara di Gaza serta mandat militer bagi pasukan stabilisasi internasional yang akan dikerahkan dengan koordinasi Israel dan Mesir. Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai komposisi pasukan penjaga perdamaian tersebut.

Rencana tersebut juga tidak mencantumkan keterlibatan langsung maupun tidak langsung kelompok Hamas dalam pemerintahan Gaza di masa depan. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel berulang kali menyatakan komitmen untuk menghapus Hamas secara total, baik secara militer maupun politik. (hm25)