Jerussalem, MISTAR.ID

Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, meminta kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar menangkap Presiden Palestina Mahmoud Abbas bila Dewan Keamanan PBB mendukung pembentukan negara Palestina. Pernyataan itu disampaikan pada hari yang sama ketika mayoritas anggota Dewan Keamanan menyetujui resolusi rancangan Amerika Serikat terkait rencana perdamaian Gaza yang diajukan Presiden Donald Trump.

Berbeda dari versi sebelumnya, draf terbaru resolusi yang disahkan pada Senin (17/11/2025) waktu setempat memasukkan klausul yang membuka kemungkinan berdirinya negara Palestina di masa depan.

Dalam konferensi pers di Knesset, Ben-Gvir tidak hanya mendesak penangkapan Abbas, tetapi juga menyerukan operasi pembunuhan terarah terhadap sejumlah pejabat senior Otoritas Palestina.

“Jika mereka mempercepat pengakuan negara yang direkayasa ini, jika PBB mengesahkannya, maka Anda, Perdana Menteri, harus memerintahkan serangan terarah terhadap sejumlah pejabat tinggi Otoritas Palestina. Anda juga harus memerintahkan penangkapan Abu Mazen,” ujar Ben-Gvir.

Menanggapi masalah ini, otoritas Palestina merespons keras seruan tersebut.

“Negara Palestina menegaskan bahwa penghasutan sistematis semacam ini mencerminkan pola pikir politik yang menolak perdamaian dan mengancam stabilitas kawasan serta internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Palestina di Ramallah.

Kementerian Luar Negeri Palestina juga meminta negara-negara lain mengambil langkah nyata dan segera menghentikan eskalasi, mengaktifkan mekanisme akuntabilitas, serta menolak penggunaan retorika penuh kebencian dan hasutan dari Israel.

Dari pihak Dewan Keamanan PBB menyetujui pembentukan pemerintahan transisi, serta pengerahan pasukan keamanan internasional di Gaza.

Draf resolusi membuka peluang menuju terbentuknya negara Palestina, meskipun dengan bahasa yang tidak lugas.

Sementara itu, para pemimpin Israel tetap menolak pembentukan negara Palestina dalam bentuk apa pun.

“Sikap kami menentang negara Palestina di wilayah mana pun tidak berubah,” kata Netanyahu dalam rapat kabinet pada Minggu (16/11/2025). (hm20)