Mahkamah Internasional Akhirnya Ketok Palu: Benarkah Myanmar Terbukti Lakukan Genosida Rohingya di Rakhine?

Pengungsi etnis Rohingya di kamp pengungsian Bangladesh menyimak pemberitaan vonis Mahkamah Internasional dengan penuh keharuan. (foto ilustrasi:gemini/mistar)
Pematangsiantar, MISTAR.ID (20/11/2026) — Penantian panjang masyarakat Rohingya untuk mendapatkan keadilan memasuki babak bersejarah. Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) pada Kamis (19/11/2026) memutuskan Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap kelompok etnis Rohingya dalam operasi militer di Negara Bagian Rakhine pada 2017.
Putusan perkara yang diajukan Gambia tersebut menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum internasional. Untuk pertama kalinya, ICJ menyatakan sebuah negara bertanggung jawab telah melakukan genosida.
Dalam putusannya, sembilan hakim menyetujui kesimpulan bahwa Myanmar melakukan genosida, sementara enam hakim menyatakan pendapat berbeda. Pengadilan juga menyatakan Myanmar melanggar kewajiban mencegah dan menghukum genosida berdasarkan Konvensi Genosida 1948.
Presiden ICJ, Hakim Yuji Iwasawa, memimpin sidang pembacaan putusan di Peace Palace, Den Haag, Belanda.
Putusan ini sekaligus menjadi pengakuan hukum internasional atas penderitaan masyarakat Rohingya yang selama bertahun-tahun menghadapi diskriminasi, kekerasan, pengusiran, dan kehilangan hak-hak dasar.
Apa Itu Genosida Rohingya?
Genosida Rohingya merujuk pada kekerasan sistematis terhadap kelompok etnis Rohingya, terutama dalam operasi militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine pada 2016–2017, dengan puncak kekerasan pada Agustus 2017.
Rohingya merupakan kelompok etnis minoritas yang mayoritas beragama Islam dan secara historis tinggal di Rakhine, Myanmar. Mereka telah lama menghadapi diskriminasi, pembatasan kebebasan bergerak, serta penolakan pengakuan kewarganegaraan.
Salah satu akar persoalan tersebut adalah Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982. Penerapannya membuat banyak warga Rohingya kehilangan akses efektif terhadap kewarganegaraan dan berbagai hak dasar, seperti pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, serta partisipasi politik.
Situasi semakin memburuk setelah konflik keamanan antara kelompok bersenjata Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) dan aparat Myanmar.
Pada 25 Agustus 2017, ARSA menyerang sekitar 30 pos keamanan. Militer Myanmar kemudian melancarkan operasi yang disebut clearance operations atau operasi pembersihan.
Namun, tindakan aparat dalam operasi tersebut melampaui penanganan ancaman keamanan. Warga sipil Rohingya menjadi sasaran pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, pembakaran desa, dan pengusiran paksa.
Menurut temuan ICJ, lebih dari 10.000 orang terbunuh dalam kekerasan tersebut. Lebih dari 700.000 warga Rohingya juga melarikan diri ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri.
Kronologi Genosida Rohingya: Dari Diskriminasi hingga Pengadilan Internasional
Tragedi Rohingya bukan peristiwa yang muncul secara tiba-tiba. Kekerasan 2017 merupakan puncak dari diskriminasi dan ketegangan yang berlangsung selama puluhan tahun.
Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 menjadi salah satu titik penting yang memperburuk status masyarakat Rohingya. Mereka semakin terpinggirkan dan kesulitan memperoleh pengakuan hukum sebagai warga negara.
Pada 2012, kekerasan komunal di Rakhine kembali memicu korban jiwa dan pengungsian. Empat tahun kemudian, serangan ARSA pada Oktober 2016 diikuti operasi keamanan Myanmar yang mendorong puluhan ribu warga Rohingya mengungsi.
Puncaknya terjadi pada 25 Agustus 2017. Setelah serangan ARSA terhadap pos-pos keamanan, militer Myanmar melancarkan operasi besar-besaran di wilayah Rakhine utara. Pembunuhan, kekerasan seksual, pembakaran permukiman, dan pengusiran penduduk terjadi secara luas.
Pada Agustus 2018, Misi Pencari Fakta Independen PBB merekomendasikan penyelidikan dan penuntutan terhadap sejumlah pemimpin militer Myanmar atas dugaan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.
Perjuangan hukum kemudian berlanjut ke ICJ. Pada 11 November 2019, Gambia mengajukan gugatan terhadap Myanmar atas dugaan pelanggaran Konvensi Genosida 1948.
Pada 23 Januari 2020, ICJ mengeluarkan perintah tindakan sementara yang mewajibkan Myanmar mengambil langkah untuk mencegah tindakan genosida serta melindungi dan melestarikan bukti.
Pada 22 Juli 2022, ICJ menolak keberatan pendahuluan Myanmar dan menyatakan memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara tersebut.
Sidang pokok perkara berlangsung pada 12–29 Januari 2026 di Peace Palace, Den Haag. Setelah memeriksa argumentasi dan bukti kedua pihak, ICJ akhirnya membacakan putusan pada 19 November 2026.
Mengapa Gambia Menggugat Myanmar?
Perkara ini dikenal sebagai The Gambia v. Myanmar, dengan nomor perkara 178 di ICJ.
Gambia mengajukan gugatan karena menilai Myanmar telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948.
Menariknya, Gambia bukan negara yang berbatasan dengan Myanmar dan tidak menjadi tempat utama pengungsian Rohingya. Namun, negara tersebut memiliki dasar hukum untuk menggugat.
Dasarnya adalah prinsip erga omnes partes, yakni kewajiban yang harus dihormati bersama oleh seluruh negara peserta suatu konvensi. Karena itu, negara peserta Konvensi Genosida dapat meminta pertanggungjawaban negara peserta lainnya atas dugaan pelanggaran konvensi tersebut.
Gugatan Gambia juga mendapat dukungan dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Langkah ini menjadi contoh penting bahwa upaya mencegah dan menghukum genosida bukan semata-mata urusan negara tempat kejahatan berlangsung, melainkan kepentingan bersama masyarakat internasional.
Hukum yang Dilanggar Myanmar
Dasar utama putusan ICJ adalah Konvensi Genosida 1948, khususnya Pasal I, II, III, dan kewajiban terkait lainnya.
Pasal II mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud khusus untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.
Ada lima bentuk tindakan yang termasuk dalam definisi genosida apabila disertai maksud khusus tersebut, yaitu pembunuhan anggota kelompok, penimbulan penderitaan fisik atau mental berat, penciptaan kondisi kehidupan yang dapat menghancurkan kelompok, pencegahan kelahiran, serta pemindahan paksa anak-anak ke kelompok lain.
Dalam perkara Rohingya, ICJ menyimpulkan Myanmar melakukan tindakan genosida dengan membunuh anggota kelompok, menimbulkan penderitaan fisik dan mental berat, serta melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran.
Pengadilan juga menyimpulkan bahwa maksud menghancurkan sebagian substansial kelompok Rohingya merupakan satu-satunya kesimpulan yang masuk akal berdasarkan keseluruhan bukti.
Selain genosida, kekerasan terhadap Rohingya juga berkaitan dengan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Namun, kedua kategori kejahatan tersebut bukan pokok putusan dalam perkara Gambia melawan Myanmar di ICJ.
Apa Hasil Putusan ICJ 19 November 2026?
Dalam putusan akhirnya, ICJ menyatakan Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di Rakhine utara selama operasi militer 2017.
Pengadilan juga menemukan Myanmar melanggar kewajiban untuk mencegah genosida yang dilakukan individu bersama aparat keamanannya, menghukum genosida dan tindakan terkait, serta membentuk peraturan nasional yang diperlukan untuk melaksanakan Konvensi Genosida.
Selain itu, Myanmar dinyatakan melanggar kewajiban berdasarkan perintah sementara ICJ pada 23 Januari 2020, khususnya terkait pencegahan penghancuran dan kewajiban melestarikan bukti.
Namun, ICJ tidak menyimpulkan bahwa Myanmar melanggar kewajiban untuk mencegah hasutan langsung dan terbuka melakukan genosida oleh orang-orang privat terhadap Rohingya.
Putusan tersebut diambil dengan suara sembilan berbanding enam untuk kesimpulan bahwa genosida telah terjadi.
Putusan ICJ bersifat final dan mengikat bagi Gambia dan Myanmar. Tidak tersedia mekanisme banding atas putusan pokok perkara tersebut.
Siapa yang Bertanggung Jawab atas Genosida Rohingya?
ICJ secara resmi menetapkan Republik Uni Myanmar sebagai negara yang bertanggung jawab atas genosida terhadap Rohingya.
Tanggung jawab tersebut berkaitan dengan tindakan aparat keamanan yang dapat diatribusikan kepada negara berdasarkan hukum internasional.
Militer Myanmar atau Tatmadaw menjadi salah satu unsur utama yang disorot dalam penyelidikan internasional. Sejumlah pejabat senior militer, termasuk Min Aung Hlaing, juga pernah menjadi sasaran rekomendasi penyelidikan dan penuntutan oleh Misi Pencari Fakta PBB.
Namun, perlu dibedakan antara tanggung jawab negara dan pertanggungjawaban pidana individu.
ICJ mengadili sengketa antarnegara, bukan menjatuhkan hukuman pidana kepada orang per orang. Karena itu, putusan terhadap Myanmar tidak otomatis berarti Min Aung Hlaing atau setiap pejabat militer telah dinyatakan bersalah secara pidana.
Untuk menentukan kesalahan dan hukuman individu, diperlukan proses peradilan pidana tersendiri dengan pembuktian sesuai standar hukum yang berlaku.
Apa Hukuman bagi Myanmar dan Bagaimana Nasib Korban?
ICJ tidak menjatuhkan hukuman penjara kepada Myanmar karena pengadilan tersebut bukan lembaga peradilan pidana. Namun, pengadilan menetapkan sejumlah kewajiban hukum yang harus dilaksanakan Myanmar.
Negara tersebut diwajibkan menghentikan pelanggaran yang masih berlangsung, memperbaiki peraturan nasional agar sesuai dengan Konvensi Genosida, serta mengambil langkah efektif untuk menyelidiki orang-orang yang diduga melakukan tindakan genosida.
Jika hasil penyelidikan membenarkan, mereka harus dituntut dan dihukum.
Myanmar juga diwajibkan memberikan jaminan agar kejahatan serupa tidak terulang serta melakukan pemulihan bagi masyarakat Rohingya.
Pemulihan tersebut mencakup restitusi, termasuk memungkinkan pengungsi kembali ke tempat tinggal mereka secara aman, sukarela, dan bermartabat, serta menyatukan kembali keluarga yang terpisah.
Selain restitusi, Myanmar wajib memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami kelompok Rohingya dan para anggotanya.
Besaran dan mekanisme kompensasi belum ditetapkan dalam putusan tersebut. ICJ memutuskan bahwa persoalan itu akan dibahas pada tahap lanjutan. Myanmar juga diwajibkan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan restitusi serta besaran dan mekanisme kompensasi paling lambat dua tahun sejak putusan, yakni 19 November 2028.
Mengapa Putusan ICJ Ini Bersejarah?
Putusan 19 November 2026 menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya ICJ menyatakan sebuah negara bertanggung jawab telah melakukan genosida.
Putusan tersebut juga mempertegas bahwa genosida tidak hanya berkaitan dengan pembunuhan massal. Kekerasan fisik dan mental, penghancuran kondisi kehidupan, serta tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dapat menjadi bagian dari kejahatan genosida apabila terbukti disertai maksud khusus menghancurkan kelompok yang dilindungi.
Meski demikian, putusan ini belum otomatis mengakhiri penderitaan masyarakat Rohingya.
Pelaksanaan pemulihan, jaminan keamanan, pemenuhan hak-hak dasar, penyelesaian persoalan kewarganegaraan, dan penuntutan terhadap pelaku secara individual masih menjadi tantangan besar.
Lebih dari 700.000 warga Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh sejak 2017 masih menghadapi ketidakpastian masa depan. Kepulangan mereka membutuhkan jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Putusan ICJ telah menetapkan tanggung jawab Myanmar dalam tragedi genosida Rohingya. Namun, ukuran keberhasilan keadilan internasional selanjutnya bukan hanya terletak pada putusan pengadilan, melainkan juga pada pelaksanaannya.
Bagi masyarakat Rohingya, keadilan sejati baru terwujud ketika para korban memperoleh kembali hak, martabat, keamanan, dan masa depan yang selama ini dirampas.
(ICJ/IIMM/OHCHR/amnesty.org/HRW/UN/hm27)

