Friday, November 20, 2026
SIANTAR SIMALUNGUN

Siapa Nakhoda Golkar Siantar Berikutnya? Pendaftaran Ketua Dibuka 23 November, Musda Digelar 26 November

Mistar.idJumat, 20 November 2026 pukul 14.28 WIB
siapa_nakhoda_golkar_siantar_berikutnya_pendaftaran_ketua_dibuka_23_november_musda_digelar_26_november_

Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) Musda XI Partai Golkar Kota Pematangsiantar dalam konferensi pers soal pembukaan pendaftaran bakal calon ketua periode 2025-2030 di Kantor DPD Golkar Pematangsiantar, Jumat (20/11/2026). (Foto: Abdi/MISTAR.ID)

Pematangsiantar, MISTAR.ID (20/11/2026) - Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kota Pematangsiantar membuka pendaftaran bakal calon ketua untuk masa bakti 2025-2030. Pendaftaran berlangsung tiga hari, 23 sampai 25 November 2026, dan puncak Musda digelar Kamis, 26 November 2026, di Hotel Sapadia, Pematangsiantar.

Ketua Steering Committee (SC), Ramli Sihotang, menyampaikan tahapan itu dalam konferensi pers di Kantor DPD Partai Golkar Kota Pematangsiantar, Kompleks Siantar Water Park, Jumat (20/11/2026). Ia didampingi Wakil Ketua SC Suharjo Aritonang, Ketua Organizing Committee (OC) Surianto, Wakil Ketua OC Natal Hamonangan Nababan, dan Wakil Bendahara Ani Ruth Sinaga.

Urutan tahapannya adalah pengumuman lewat konferensi pers hari ini, pengambilan dan pengembalian formulir, lalu verifikasi berkas oleh tim SC. Loket pendaftaran di kantor DPD buka setiap hari pukul 10.00-17.00 WIB. Seluruh berkas persyaratan harus dikembalikan paling lambat 25 November 2026.

"Setelah berkas masuk, panitia SC akan langsung melakukan verifikasi administrasi terhadap setiap bakal calon. Hasilnya kemudian kita bahas dan tetapkan dalam rapat pleno panitia pengarah," ujar Ramli kepada MISTAR.ID, Jumat (20/11/2026).

Untuk menakhodai partai berlambang pohon beringin di kota ini, kandidat harus lolos 10 poin kriteria. Tiga di antaranya yang paling dasar: aktif sebagai anggota Partai Golkar minimal lima tahun tanpa terputus, ijazah pendidikan terakhir paling rendah Strata 1 (S1), serta rekam jejak prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT).

Sisanya menyangkut riwayat organisasi dan loyalitas politik. Bakal calon harus bersih dari keterlibatan Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G-30 S/PKI), pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader partai, dan punya pengalaman menjabat sebagai pengurus minimal satu periode. Pengalaman itu boleh di tingkatan yang sama, satu tingkat di atas, atau satu tingkat di bawah, termasuk di organisasi pendiri dan organisasi yang didirikan Golkar.

Syarat terakhir soal dukungan: minimal 30 persen dari total pemilik hak suara, ditambah komitmen meluangkan waktu untuk membesarkan partai dan kesanggupan bekerja secara kolektif.

"Apabila ada bakal calon yang tidak memenuhi kriteria tersebut, pencalonannya tetap dimungkinkan asalkan mendapat persetujuan atau diskresi langsung dari Ketua Umum DPP Partai Golkar," jelas Ramli.

Hak suara di Musda XI dipegang 13 pihak: DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, DPD Partai Golkar Pematangsiantar, Dewan Pertimbangan, dua organisasi sayap KPPG dan AMPG, perwakilan ormas pendiri dan yang didirikan Partai Golkar, serta delapan Pimpinan Kecamatan (PK).

Ketua OC, Surianto, memastikan persiapan lapangan sudah rampung. Ruang sidang di Hotel Sapadia sudah ditata, bendera dan umbul-umbul dipasang di sejumlah titik, dan alur acara hari pelaksanaan sudah diatur.

Panitia juga mengundang peninjau dari unsur Pimpinan Kelurahan dan tokoh yang berafiliasi dengan Golkar. Dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pematangsiantar, undangan ditujukan ke Wali Kota, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim 0207/Simalungun, dan Kepala Kejaksaan Negeri. KPU, Bawaslu, serta pimpinan partai politik setempat masuk daftar yang sama.

Ramli meminta seluruh rangkaian Musda berjalan tertib dan kondusif, tanpa perpecahan. Tantangan politik dan agenda pemilu ke depan, katanya, menuntut kekompakan di internal partai.

"Harapan kita, seluruh kader tetap bersatu demi kemajuan Partai Golkar di Pematangsiantar. Menghadapi agenda pemilu mendatang, semua pihak wajib dirangkul agar roda organisasi dan seluruh program partai bisa berjalan sesuai aturan," pungkas Ramli. (hm02)