Reykjavik, MISTAR.ID - Mayoritas warga Iceland menolak membuka kembali negosiasi untuk bergabung dengan Uni Eropa (UE), 13 tahun setelah pembicaraan keanggotaan negara itu dihentikan.

Dilansir BBC dari penyiar publik Iceland, RUV, Minggu (30/8/2026), sebanyak 52,8 persen dari 225.031 suara memilih menolak usulan pemerintah untuk melanjutkan perundingan dengan UE. Sementara 47,2 persen mendukung.

Selisih antara kedua kubu mencapai sekitar 12.600 suara.

Referendum tersebut sebenarnya dijanjikan pemerintahan kiri-tengah Perdana Menteri Kristrún Frostadóttir paling lambat pada 2027. Namun, pemungutan suara dipercepat di tengah meningkatnya ketegangan internasional, termasuk ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Greenland.

Meski demikian, perdebatan selama kampanye justru lebih banyak berkutat pada persoalan ekonomi, khususnya industri perikanan yang menjadi salah satu sektor terpenting Iceland.

Industri ikan dan kelautan menyumbang hampir 40 persen ekspor negara tersebut. Banyak pemilih yang menolak khawatir keanggotaan UE akan membuat Iceland kehilangan sebagian kendali atas wilayah penangkapan ikannya melalui kebijakan perikanan bersama Uni Eropa.

Persoalan serupa sebelumnya menjadi salah satu hambatan terbesar ketika Iceland mengajukan permohonan bergabung dengan UE pada 2009, tidak lama setelah krisis keuangan 2008 dan runtuhnya sistem perbankan negara itu.

Proses tersebut sempat berkembang cukup jauh sebelum pemerintahan yang skeptis terhadap UE berkuasa pada 2013 dan menghentikan pembicaraan.

Saat ini Iceland sebenarnya sudah terintegrasi cukup erat dengan Eropa. Negara berpenduduk hampir 400.000 jiwa itu menjadi bagian dari pasar tunggal Eropa dan kawasan Schengen.

Namun, menjadi anggota penuh UE akan membawa Iceland masuk ke dalam serikat pabean dan pada akhirnya berpotensi menggunakan euro.

Pertanyaan dalam referendum berbunyi, "Haruskah Iceland melanjutkan negosiasi aksesi dengan Uni Eropa?"

Jika kubu "Ya" menang, hasil tersebut juga tidak otomatis membuat Iceland menjadi anggota UE. Pemerintah terlebih dahulu harus menegosiasikan kesepakatan aksesi yang kemudian kembali dimintakan persetujuan masyarakat melalui referendum kedua.

Sebaliknya, kemenangan kubu "Tidak" kali ini juga tidak menutup kemungkinan negosiasi kembali dibuka pada masa mendatang.

Selain ekonomi, persoalan keamanan ikut menjadi perhatian. Iceland merupakan salah satu negara pendiri NATO, tetapi tidak memiliki militer sendiri dan mengandalkan sekutunya untuk pertahanan.

Iceland juga mendukung Ukraina sejak invasi besar-besaran Rusia. Para pejabat negara itu turut mengkhawatirkan meningkatnya aktivitas maritim Rusia di sekitar wilayahnya serta pernyataan Trump mengenai keinginannya mengambil alih Greenland.

Kristrún mengatakan referendum tersebut telah memicu perdebatan luas mengenai posisi Iceland di dunia.

"Ini hari yang luar biasa. Kami sudah menunggu bertahun-tahun untuk bisa memberikan suara," katanya seusai mencoblos di Reykjavik.

Ia menegaskan pemerintahannya akan tetap melanjutkan pekerjaan terlepas dari hasil referendum. (*)