Pyongyang, MISTAR.ID

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un kembali mengambil langkah tegas dengan mencopot seorang wakil perdana menteri dari jabatannya. Keputusan tersebut diambil setelah proyek modernisasi pabrik dinilai bermasalah dan menimbulkan kerugian.

Situasi itu dianggap mencerminkan lemahnya disiplin serta kinerja pejabat negara di tengah persiapan agenda politik penting di Pyongyang. Pemecatan tersebut terjadi di tengah persiapan Kongres Partai Buruh Korea, forum politik tertinggi yang untuk pertama kalinya digelar kembali dalam lima tahun terakhir seperti diberitakan Associated Press, Selasa (20/1/2026).

Kongres ini dipandang sebagai ajang konsolidasi kekuasaan, evaluasi proyek strategis, serta penentuan arah kebijakan ekonomi dan politik Korea Utara ke depan.

Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) melaporkan pada Selasa (20/1/2025), Kim Jong Un menuding wakil perdana menteri bidang industri permesinan Yang Sung Ho, bertanggung jawab atas kegagalan modernisasi Kompleks Mesin Ryongsong.

Proyek yang berada di timur laut Korea Utara itu disebut mengalami hambatan serius akibat kinerja Yang yang dinilai tidak memadai. Kim menilai proyek tersebut mengalami “kekacauan buatan manusia yang tidak perlu” akibat buruknya kepemimpinan dan manajemen.

Dalam pidato yang disampaikan saat peresmian tahap pertama proyek modernisasi, Kim mengungkapkan bahwa kelalaian para pejabat telah menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak kecil.

Ia menyebut telah menegur Yang dalam rapat partai pada Desember lalu dan memantaunya secara khusus, namun tidak menemukan perubahan berarti.Menurut KCNA, Kim menilai Yang sama sekali tidak menunjukkan rasa tanggung jawab.

“Dengan kata-kata sederhana, dia seperti kambing yang dipasangi kuk untuk menarik gerobak sapi. Apakah masuk akal mengharapkan kambing melakukan pekerjaan seekor sapi?” ujar Kim.

Kim juga menyebut kasus ini sebagai kesalahan dalam praktik pengangkatan pejabat.

Gaya pemecatan yang lazim dilakukan Kim Jong Un

Menegur dan memecat pejabat secara terbuka bukanlah hal baru dalam kepemimpinan Kim Jong Un.Langkah-langkah keras semacam ini kerap digunakan sebagai alat kontrol untuk menciptakan tekanan psikologis di kalangan elite pemerintahan.

Kepala One Korea Center yang berbasis di Seoul, Kwak Gil Sup, menilai pendekatan tersebut bertujuan menciptakan “ketegangan ekstrem” di kalangan pejabat senior agar mereka terdorong menunjukkan kinerja maksimal menjelang kongres partai.

“Pemecatan terbuka adalah sinyal bahwa kegagalan tidak akan ditoleransi,” kata Kwak dikutip dari ABC News, Rabu (21/1/2026).

Namun, sejumlah pengamat menilai pendekatan tersebut juga berfungsi sebagai upaya mengalihkan perhatian dari persoalan struktural yang lebih dalam.

Kritik keras terhadap individu dinilai dapat menutupi masalah sistemik yang telah lama membelit perekonomian Korea Utara.