Tanjungbalai, MISTAR.ID

Puluhan massa dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) “Energy Of Harmony” Kota Tanjungbalai bersama elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Tanjungbalai, Jumat (22/5/2026).

Dalam aksi tersebut, massa memadati pagar Mapolres sambil membawa bendera organisasi dan menyuarakan tuntutan agar kasus dugaan penipuan online atau yang dikenal masyarakat dengan istilah “lodes” diusut tuntas hingga ke aktor intelektual di balik jaringan tersebut.

Aksi dipimpin langsung oleh Plt Ketua KNPI Energy Of Harmony Kota Tanjungbalai, M. Azri, S.H., bersama jajaran pengurus kecamatan serta elemen pemuda lainnya.

Dalam orasinya, Azri menilai penanganan kasus dugaan markas scammer yang sebelumnya digerebek Satreskrim Polres Tanjungbalai di Gang Daulay berjalan lamban dan belum memberikan kepastian hukum yang jelas kepada masyarakat.

Menurut Azri, publik hingga kini masih mempertanyakan perkembangan kasus penangkapan puluhan terduga pelaku scammer yang sempat menghebohkan media sosial dan masyarakat Kota Tanjungbalai.

Ia menilai pengungkapan kasus tersebut belum menyentuh jaringan utama maupun pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik praktik penipuan online tersebut.

“Belum ada langkah konkret dan tegas dalam mengembalikan rasa aman masyarakat dari meningkatnya keresahan sosial dan kriminalitas akibat persoalan ini,” tegas Azri di hadapan massa aksi.

Tak hanya menyoroti perkembangan kasus, KNPI juga melontarkan kritik terhadap kepemimpinan Polres Tanjungbalai. Azri menyebut lambannya penanganan perkara menjadi “rapor merah” bagi institusi kepolisian di bawah kepemimpinan AKBP Welman.

Massa aksi mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar memerintahkan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto untuk mengambil alih penanganan kasus dugaan scammer tersebut.

Menurut mereka, kasus yang sempat viral itu hingga kini belum memberikan kejelasan hukum yang memuaskan masyarakat.

Dalam aksi tersebut, massa juga meminta Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman dan Kasat Reskrim AKP Bram kembali melakukan penindakan terhadap para terduga pelaku yang disebut telah dilepas dengan status wajib lapor.

Selain itu, massa turut menyoroti dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk pemilik rumah yang disebut menjadi lokasi operasional dugaan scammer di Gang Daulay.

Koordinator aksi, Teguh Silalahi, bahkan secara terbuka meminta Kapolres dan Kasat Reskrim mundur dari jabatannya.

Menurutnya, penanganan kasus tersebut dinilai gagal mencerminkan semangat Presisi Polri yang mengedepankan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

“Kami menilai penanganan kasus ini tidak menunjukkan keseriusan dalam membongkar jaringan hingga ke akar-akarnya,” ujar Teguh saat menyampaikan orasi.

KNPI Kota Tanjungbalai juga menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional bersama DPP KNPI dan Ketua Umum Haris Pertama agar mendapat perhatian lebih luas.

Sementara itu, Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman disebut tidak berada di lokasi saat aksi berlangsung dan diwakili oleh Kasat Reskrim AKP Bram.

Dalam dialog dengan massa, AKP Bram menyampaikan bahwa perkara dugaan scammer tersebut masih terus ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.

Namun penjelasan tersebut mendapat respons keras dari massa aksi yang menilai jawaban pihak kepolisian berbelit-belit dan belum memberikan kepastian hukum.

Massa mempertanyakan alasan pemilik rumah yang menjadi lokasi penggerebekan belum juga ditetapkan sebagai tersangka, padahal menurut mereka terdapat sejumlah alat bukti lain, termasuk rekaman CCTV di lokasi kejadian.

“CCTV di rumah itu harus dibuka terang-benderang supaya publik tahu siapa saja yang keluar masuk lokasi tersebut. Jangan lagi ada alasan tidak cukup bukti,” tegas Azri dan Raja Erwin di tengah aksi demonstrasi. (hm27)