Monday, November 9, 2026
HUKUM & PERISTIWA

Hakim Tunda Vonis Kadinkes Batu Bara dalam Kasus Korupsi Dana BTT Rp1,15 Miliar

Mistar.idSenin, 9 November 2026 pukul 19.50 WIB
hakim_tunda_vonis_kadinkes_batu_bara_dalam_kasus_korupsi_dana_btt_rp115_miliar

Terdakwa Deni Syahputra (kanan) dan terdakwa Elvandri (kiri) saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Medan yang akhirnya ditunda. (Foto: Deddy/Mistar)

Medan, MISTAR.ID - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan menunda sidang vonis terhadap dua terdakwa korupsi dana belanja tak terduga (BTT) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Batu Bara tahun 2022 sebesar Rp1,15 miliar.

Kedua terdakwa, yakni Kadinkes Batu Bara, Deni Syahputra, yang saat terjadinya kasus korupsi ini menjabat Sekretaris Dinkes Batu Bara sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Kemudian, Elvandri selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

Hendra Hutabarat bertindak sebagai ketua majelis hakim seharusnya membacakan putusan hari ini, Senin (9/11/2026). Hendra sempat membuka persidangan di Ruang Sidang Cakra 3 Pengadilan Tipikor pada PN Medan. Namun, ia tak dapat melanjutkan persidangan karena putusan belum selesai.

"Seyogianya hari ini putusan, cuma kami belum selesai bermusyawarah. Banyak putusan tipikor kami, ada sekitar 4 sampai 5 perkara. Kita tunda ke hari Jumat tanggal 13 November 2026 sebelum jam istirahat," ucap Hendra di hadapan para terdakwa.

Dalam kasus ini, Deni dituntut dua tahun penjara denda sebesar Rp500 juta subsider 140 hari penjara, serta uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp188 juta oleh jaksa penuntut umum (JPU). UP tersebut telah dibayarkan lunas oleh Deni.

Sementara Elvandri dituntut dua tahun dan enam bulan (2,5 tahun) penjara serta denda senilai Rp500 juta subsider 140 hari penjara oleh JPU. JPU dari Kejaksaan Negeri Batu Bara tersebut tidak menuntut Elvandri membayar UP, karena Elvandri dinilai tidak ada menikmati kerugian keuangan negara.

Perbuatan kedua terdakwa dinilai JPU telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 604 juncto Pasal 20 juncto Pasal 618 KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (hm25)