Medan, MISTAR.ID

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumut pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,01 persen, menurun dibandingkan Februari 2025 sebesar 5,05 persen dan Februari 2024 di level 5,1 persen.

Pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menilai data tersebut bisa menjadi bias jika tidak dilihat secara mendalam. Meski persentasenya turun, jumlah penduduk yang menganggur secara riil masih tertahan di angka 408 ribu orang, sama seperti posisi tahun 2024.

Gunawan menyoroti adanya pergeseran struktur tenaga kerja yang mengkhawatirkan. Sektor formal yang memberikan jaminan upah dan stabilitas justru mengalami penurunan serapan.

Sektor buruh/karyawan, porsi serapan tenaga kerja turun dari 38,27 persen di 2024 menjadi 37,76 pada Februari 2026. Pekerja informal masih mendominasi pasar kerja. Terdapat sekitar 2,4 juta potensi buruh yang masuk kategori pekerja keluarga atau buruh tidak tetap yang berisiko tidak dibayar secara layak.

Sedangkan pekerja serabutan tercatat ada 575 ribu orang yang bekerja di lebih dari satu tempat demi memenuhi kebutuhan hidup.

"Pemerintah jangan hanya terpaku pada angka TPT. Di atas kertas memang positif, tapi di lapangan terjadi peningkatan besar pada serapan tenaga kerja dengan status hubungan kerja yang tidak pasti," ujarnya, Jumat (15/5/2026).

Gunawan menjelaskan mengapa masyarakat tetap "berkeluh kesah" meskipun data ekonomi membaik. Hal ini dipicu oleh rendahnya kualitas pekerjaan yang tersedia. Sebagai contoh, ledakan jumlah pekerja di sektor transportasi daring (ojek online) membuat persaingan semakin ketat.

"Semakin banyak orang masuk ke sektor informal seperti ojek online, persaingan berebut pelanggan semakin ketat. Akibatnya, pendapatan individu menurun, dan daya beli masyarakat pun tertekan," ucapnya.

Selain pekerja informal, pekerja sektor formal juga dihantui kecemasan akibat penambahan beban kerja, pengurangan jam kerja, hingga ancaman penggantian tenaga kerja oleh kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).

Tekanan pada pendapatan yang tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup memicu fenomena baru di masyarakat Sumatera Utara, yaitu lonjakan utang konsumtif.

"Penghasilan yang rawan tertekan memaksa masyarakat menyesuaikan pengeluaran. Inilah alasan mengapa belakangan ini beredar data peningkatan jumlah utang masyarakat, terutama dalam bentuk pinjaman online (Pinjol) dan paylater," kata Gunawan.

Fenomena ini, menurut Gunawan, membuktikan realitas di masyarakat kerap tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang diklaim fantastis oleh pemerintah. Menariknya, Gunawan melihat ada sedikit peningkatan pada sektor pelaku usaha yang dibantu buruh tetap naik ke angka 4,32 persen atau 334 ribu orang.

Ia menafsirkan kenaikan ini kemungkinan besar disumbangkan oleh serapan tenaga kerja di ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan masif di Sumut.

Gunawan berharap pemerintah lebih realistis dalam membedah data dan fokus pada penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas, bukan sekadar memoles angka pengangguran melalui sektor informal yang rentan.