Pajak Digital Mulai Berlaku Hari Ini
Ilustrasi pajak digital. (Foto: Warta Anambas)
Jakarta, MISTAR.ID – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Inge Diana Rismawanti, memastikan pajak digital melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) mulai berlaku hari ini, Senin (9/11/2026).
Kebijakan ini menyasar transaksi digital luar negeri, termasuk layanan yang berk, terbatas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Sistem ini dirancang untuk memberikan kepastian, mencegah pemungutan ganda, menjaga perlakuan yang setara antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, serta memastikan penggunaan data dilakukan secara aman," ujar Inge dalam keterangan tertulis, Senin (2/11/2026).
DJP juga memastikan tidak semua transaksi digital dikenai PPN. Pemungutan hanya berlaku terhadap transaksi yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak sesuai ketentuan.
Khusus transfer dana perbankan dan remitansi, Inge menegaskan transaksi tersebut tidak otomatis dikenai PPN. SPP-TDLN tidak ditujukan untuk memungut pajak atas transfer uang pribadi maupun kiriman dana masyarakat.
Selain itu, sistem ini dirancang untuk menghindari pemungutan pajak dua kali. Jika PPN atas transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang ditunjuk, transaksi tersebut tidak akan dikenai pemungutan ulang melalui SPP-TDLN.
Dari sisi konsumen, sistem ini diharapkan mempermudah administrasi pembayaran dan pelaporan PPN atas pemanfaatan layanan digital luar negeri. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu mengurus sendiri kewajiban tersebut apabila pajaknya memang harus dipungut.
Sebelum diterapkan, SPP-TDLN telah melalui pengujian dalam lingkungan sandboxing dan masa stabilisasi. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan pihak terkait.
Pada tahap awal, tepatnya 25 September 2026, Direktur Jenderal Pajak telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN atau issuer dalam sistem tersebut.
Sementara itu, calon issuer lainnya masih menjalani masa stabilisasi. DJP akan mengumumkan penunjukan lembaga baru melalui kanal resmi setelah seluruh tahapan persiapan selesai.[]