Jakarta, MISTAR.ID
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon terkait pemerintah yang disebut masih memiliki utang pupuk bersubsidi sebesar Rp 10,48 triliun.
Menurut Jokowi, harus dimengerti mekanismenya jika ada audit yang harus dilakukan sebelum pembayaran.
“Ya (soal) kurang bayar, sebab jika telah diaudit dan selesai pasti dibayar. Kamu harus paham mekanisme itu,” paparnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (3/4/24).
Baca juga:Jatah Pupuk Bersubsidi di Sumut Naik Dua kali Lipat Jadi 478.298 Ton
Kepala negara menuturkan, itu tak dapat langsung tagih dan dibayar. Jokowi mengatakan, penagihan pasti, namun harus diaudit dulu dan setelah selesai, baru dibayar.
Sebelumnya, PT Pupuk Indonesia (Persero) membeberkan pemerintah masih mempunyai utang pupuk subsidi senilai Rp 10,48 triliun.
Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menuturkan, itu adalah utang pupuk subsidi yang kurang dibayar selama tahun 2020 hingga 2023.
Baca juga:Petani Sumut Bahagia Anggaran Pupuk Bersubsidi Ditambah Rp14 Triliun
“Piutang mulai 2022 hingga tersisa Rp 600 miliar. Tahun 2023 piutang subsidi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu kurang bayar Rp 9,87 triliun,” sebutnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, pada Selasa (2/4/24).
Disampaikan Rahmad, utang tersebut belum dibayarkan sebab pemerintah masih menunggu proses pemeriksaan dari BPK. Dia mengungkapkan, masih ada sejumlah item yang masih memerlukan beberapa verifikasi.
Sementara utang yang sudah dibayarkan pemerintah adalah utang kurun waktu 2022 sebesar Rp 16,3 triliun. Hanya Rahmad menyatakan, masih ada nilai yang tengah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dari angka itu sebesar Rp 10,4 triliun. (kcm/hm16)
