Medan, MISTAR.ID

Intensitas lawatan kerja luar negeri yang gencar dilakukan Presiden belakangan ini dinilai bukan sekadar kunjungan diplomatik biasa. Langkah agresif tersebut menjadi sinyal kuat bahwa fondasi makroekonomi dalam negeri tengah berada dalam situasi genting, terutama akibat hantaman depresiasi nilai tukar rupiah yang kian meresahkan.

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menilai lobi-lobi langsung yang dilakukan kepala negara kepada para investor global menjadi instrumen krusial di tengah mengeringnya likuiditas valuta asing (valas) di dalam negeri.

Gunawan memaparkan, indikator kegentingan ekonomi domestik terlihat jelas dari rilis data otoritas moneter. Bank Indonesia (BI) mencatat neraca pembayaran Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan (*current account deficit/CAD*) yang membengkak hingga 9,1 miliar dolar AS pada kuartal pertama (Q1) 2026.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah sudah telanjur tersungkur ke level Rp17.700 per dolar AS. Sementara itu, pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN jangkar ekspor baru di sektor hulu masih menjadi taruhan jangka panjang yang detail petunjuk teknisnya belum sepenuhnya diuji oleh pasar.

"Upaya pemerintah menstabilkan kurs saat ini cenderung membuat likuiditas valas di tanah air mengering. Kondisi ini memicu penurunan tingkat kepercayaan (*distrust*) pasar terhadap rupiah, sehingga memaksa BI terus mengerek suku bunga acuan (BI Rate). Pendekatan moneter ketat seperti ini tentu mengorbankan sektor riil dan biayanya sangat mahal bagi pertumbuhan ekonomi," kata Gunawan, Kamis (28/5/2026).

Menurut Gunawan, masalah pelemahan mata uang Garuda saat ini sudah tidak bisa lagi sepenuhnya dikambinghitamkan pada faktor eksternal seperti tensi geopolitik Timur Tengah semata.

Gejolak kurs ini memiliki korelasi erat dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat rentetan kebijakan populis pemerintah.

Pemerintah sejauh ini tetap mempertahankan program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, hingga tumpukan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Kebijakan mempertahankan subsidi BBM di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia menjadi salah satu pemicu utama rapuhnya rupiah. Presiden sangat menyadari risiko ini. Oleh sebab itu, beliau harus turun tangan melobi investor asing ke luar negeri agar berinvestasi pada pasar surat berharga kita demi menjaga cadangan dolar AS di sistem perbankan nasional," ucap Gunawan.

Lebih lanjut, Gunawan mengingatkan bahwa ruang dan waktu yang dimiliki pemerintah untuk menjinakkan volatilitas kurs ini sangat terbatas.

Sukses atau tidaknya lawatan luar negeri Presiden akan langsung diuji dan diukur oleh kinerja pasar obligasi serta pasar saham dalam menyerap *foreign direct investment* (FDI) maupun investasi portofolio jangka pendek.

Jika lobi-lobi tingkat tinggi ini gagal membawa pulang pasokan valas baru untuk mempertebal otot intervensi Bank Indonesia, pemerintah diprediksi tidak memiliki pilihan lain selain mengambil langkah ekstrem di sektor keuangan.

"Jika kunjungan Presiden tidak mampu mendatangkan devisa dalam waktu dekat, saya melihat ada potensi kuat pemerintah terpaksa menempuh kebijakan tidak populis berupa efisiensi fiskal yang ketat. Pada prinsipnya, pasokan dolar AS harus segera masuk ke sistem keuangan kita. Mengajak pemilik modal internasional berinvestasi di sini adalah opsi tercepat agar Indonesia terhindar dari risiko krisis moneter yang lebih dalam," ujar Gunawan. (hm25)