Medan, MISTAR.ID (31/8/2026) - Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut), Aripay Tambunan, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk memperkuat produksi ayam petelur dan ayam potong berbasis kelompok masyarakat sebagai salah satu upaya mengendalikan inflasi.

Menurutnya, pengendalian inflasi tidak bisa hanya ditangani setelah harga pangan sudah telanjur naik. Pemerintah perlu memperkuat produksi di tingkat hulu dengan memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam usaha peternakan.

"Kita tidak boleh membiarkan inflasi terganggu hanya karena harga ayam naik. Kita perlu memikirkan cara untuk meningkatkan produksi ayam di Sumatera Utara," ujarnya di sela-sela rapat kerja DPRD Provinsi Sumut di Hotel Niagara, Parapat, Kabupaten Simalungun, Senin (31/8/2026).

Ia mencatat bahwa ayam bersama komoditas pangan lainnya seperti cabai rentan mengalami fluktuasi harga yang dapat berdampak pada inflasi. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pemerintah harus memastikan ketersediaan pasokan dengan meningkatkan produksi lokal.

Politikus Gerindra itu meyakini bahwa permintaan masyarakat akan telur dan daging ayam akan terus meningkat. Pasalnya, jika produksi di Sumut tidak diperkuat, ketergantungan pada pasokan dari daerah lain akan bertambah, yang berpotensi menyebabkan fluktuasi harga.

Oleh karena itu, ia mendesak Dinas Pertanian Sumatera Utara untuk menjadikan pengembangan peternakan ayam sebagai program prioritas. Ia menyarankan agar bantuan pemerintah diarahkan kepada kelompok masyarakat yang menunjukkan kesediaan dan potensi untuk mengembangkan usaha peternakan unggas.

Di sisi lain, ia memperkirakan bahwa satu unit kandang sederhana dapat dibangun dengan biaya sekitar Rp1,7 juta hingga Rp2 juta, dengan kapasitas menampung puluhan ekor ayam. Jika pola tersebut dikembangkan secara masif melalui kelompok peternak, produksi telur dan daging ayam di Sumut diyakini dapat meningkat secara signifikan.

"Kalau kelompok-kelompok peternak ini kita dorong, terutama di daerah yang cocok untuk ayam petelur dan ayam potong, mereka bukan hanya menerima bantuan. Mereka menjadi bagian dari solusi pangan Sumatera Utara," katanya.

Ia menegaskan, masyarakat tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan. Mereka harus diberdayakan menjadi pelaku produksi yang mampu menciptakan usaha dan pendapatan secara berkelanjutan.

Menurutnya, dukungan kepada kelompok peternak perlu diberikan secara terpadu, mulai dari pembangunan kandang, penyediaan bibit ayam dan pakan, pendampingan teknis hingga akses pemasaran.

Dengan pola tersebut, ia menilai bantuan pemerintah diharapkan tidak berhenti sebagai program sesaat, tetapi berkembang menjadi usaha produktif yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Kita tidak boleh hanya memikirkan cara mengatasi inflasi setelah hal itu terjadi. Kita harus mencegahnya sejak dini dengan memperkuat produksi," ujarnya.

Ia meyakini bahwa masyarakat dapat berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga di Sumut. Ia menilai, peningkatan produksi di tingkat kelompok masyarakat akan menciptakan dampak berantai mulai dari peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja hingga terjaganya pasokan pangan.

"Menangani inflasi bukan sekadar menjaga harga tetap rendah, melainkan memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk memproduksi sendiri pangan yang mereka konsumsi," tegasnya. (hm27)