Pematangsiantar, MISTAR.ID - Penyerapan belanja modal pada satuan kerja (satker) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pematangsiantar hingga Agustus 2026 masih berada di angka 54 persen.

Capaian tersebut menjadi perhatian KPPN Pematangsiantar mengingat pelaksanaan anggaran telah memasuki akhir triwulan ketiga. Satker yang masih memiliki alokasi belanja modal maupun belanja barang diminta segera mengambil langkah untuk mempercepat realisasi anggaran.

Kepala KPPN Pematangsiantar, Judika Sirait, mengatakan secara keseluruhan realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) hingga Agustus 2026 telah mencapai 74 persen dari pagu sebesar Rp1,4 triliun yang dikelola 55 satker.

Namun, jika dilihat berdasarkan jenisnya, realisasi belanja modal masih menjadi yang terendah, yakni 54 persen. Sementara belanja barang telah mencapai 63 persen dan belanja pegawai 77 persen dari pagu Rp1,1 triliun.

“Memasuki akhir triwulan ketiga ini, satker yang punya alokasi belanja modal dan belanja barang perlu mengambil langkah penting. Ini penting agar target kinerja bisa tercapai dengan baik dan realistis, bukan hanya sekadar memenuhi formalitas di atas kertas,” kata Judika kepada Mistar, Kamis (1/10/2026).

Meski persentase penyerapannya masih lebih rendah dibandingkan komponen belanja lainnya, belanja modal justru mencatat pertumbuhan paling tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara year-on-year (yoy), realisasi belanja modal hingga Agustus 2026 tumbuh 49 persen. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan belanja pegawai yang meningkat 15 persen dan belanja barang yang tumbuh 10 persen.

Judika mengatakan pertumbuhan pada seluruh jenis belanja K/L tersebut membuat kinerja realisasi anggaran hingga Agustus 2026 menunjukkan perkembangan yang baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara keseluruhan, KPPN Pematangsiantar mengelola pagu anggaran sekitar Rp4,3 triliun. Hingga akhir Agustus, realisasi belanja telah mencapai sekitar Rp3,4 triliun atau 79 persen.

Tingginya realisasi tersebut terutama ditopang penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD). Dari keseluruhan alokasi, belanja TKD mencapai sekitar Rp2,9 triliun.

Untuk penyaluran TKD kepada dua pemerintah daerah yang berada di wilayah kerja KPPN Pematangsiantar, seluruh jenis transfer telah berjalan sesuai mekanisme. Hanya Dana Insentif Daerah (DID) yang tidak disalurkan karena tidak terdapat alokasi untuk tahun anggaran 2026.

Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen dengan alokasi terbesar sekaligus salah satu penopang utama realisasi APBN. Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tercatat sebagai jenis transfer dengan persentase penyerapan paling rendah.

“Penyaluran dana transfer ke daerah ini memang menjadi penyumbang terbesar kinerja APBN yang melampaui target. Hal ini terjadi karena mekanisme dan tahapan pencairannya sudah tersusun dengan rapi dan teratur,” ujar Judika.

KPPN Pematangsiantar pun mendorong satker untuk tidak menunda pelaksanaan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan belanja barang dan belanja modal. Percepatan diharapkan tetap dilakukan dengan memperhatikan kesiapan kegiatan dan pencapaian target kinerja masing-masing satker. (*)