UNESCO Beri Peringatan Keras ke Danau Toba, Komisi X DPR RI: Harus Jadi Perhatian Serius

Medan, MISTAR.ID

Pemerintah harus beri perhatian serius terkait peringatan keras yang dijatuhkan UNESCO kepada Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BPGKT). Sebab dinilai tidak berjalan optimal dan akhirnya memberikan sanksi keras kartu kuning atas predikat Geopark Kaldera Toba (GKT).

Dengan kartu kuning itu, BPGKT dideadline melakukan perbaikan dalam dua tahun ini. Jika tidak, predikat GKT sebagai Geopark Global ataupun keanggotaan Kaldera Toba di UNESCO akan dicabut.

Menyoroti hal ini, Anggota DPR RI Komisi X Sofyan Tan mengatakan hal ini sangat serius. Sehingga bukan hanya Pemerintah Daerah (Pemda) saja tetapi pihak pemerintah pusat khususnya yang berkaitan dengan hal tersebut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Baca juga: BPGKT ‘Disemprit’ UNESCO, Baskami Minta Pengembangan Wisata Danau Toba Lebih Diperhatikan

“Jadi, saran kita harus serius dan tanggung jawab Pemda dari gubernur, maupun kabupaten/kota yang berurusan dengan hal itu. Termasuk juga pada pemerintahan pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bisa juga pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) khususnya Dirjen Kebudayaan yang termasuk di dalamnya,” ungkap Sofyan Tan, Minggu (17/9/23).

Bila berbicara tentang UNESCO yang memberikan predikat Geopark Kaldera Toba (GKT) pada Danau Toba tidaklah dilakukan dengan perjalanan atau proses yang singkat dan gampang. Melewati berbagai penelitian dan fakta-fakta yang disampaikan yang tentunya adanya agenda yang disusun kepada UNESCO.

“Jadi, kita itu hanya euforia suruh dukung kita dukung dan begitu terpilih itu tidak dilaksanakan dengan baik. Itu tandanya kita tidak serius untuk menjadikan geopark (Danau Toba) itu. Inikan pengakuan internasional dari lembaga yang kredibel untuk mengurusi hal ini,” paparnya.

Baca juga: Kawah Ijen Resmi Jadi Anggota UNESCO Global Geopark

Sehingga, Ia berharap tidak hanya bertujuan untuk menarik investasi saja, tetapi harus dibenahi hal-hal yang berkaitan dengan Geopark. Sebab untuk dana menurut Sofyan Tan cukup banyak di sana.

“Tinggal bagaimana agenda yang bisa disusun yang telah disampaikan ke UNESCO lalu jalankan dan ada buktinya. Tapi selama ini, kita banyak seremonialnya itulah akhirnya lebih banyak seremonialnya dan isinya gak banyak. Maka pada waktu di lakukan essesment kembali ternyata tidak ada yg dilakukan. Kita hanya suka membangun tapi tidak melakukan pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Jadi kita itu, lebih suka berbentuk fisik berarti proyek dan salah itu,” pungkasnya. (Anita/hm21).