Medan, MISTAR.ID
Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyoroti pengajuan anggaran untuk Pilkada serentak di Provinsi Sumut tahun 2024 sebesar Rp3 triliun. Anggaran yang sangat besar ini, akan berdampak dengan APBD Sumut tahun 2024 terbebani.
Hal ini, disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Hendro Susanto bahwa anggaran Pilkada itu, diajukan oleh KPU Sumut, Bawaslu Sumut dan pihak kepolisian.
“Pengajuan anggaran Pilkada serentak ini untuk biaya operasional Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di 33 Kabupaten/Kota di Sumut,” kata Hendro, Kamis (13/10/22).
Baca juga:Ketua KPU Minta Pilkada Serentak Digelar September 2024
Menurutnya besaran anggaran yang cukup besar ini bisa membuat APBD Sumut goyang. “Gak mau kita. Nanti tidak bisa bangun kita di tahun 2024,” terangnya.
Hendro menyarankan kepada Gubernur Sumut, Edy Rahyamadi untuk melakukan rapat kordinasi dengan Bupati dan Wali Kota se-Sumut, KPU Sumut, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Sumut, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Polda Sumut untuk membahas anggaran tersebut.
“Tujuan rakor itu, agar biaya Pilkada serentak jangan terlalu dibebankan kepada APBD Sumut. Namun, bisa dibagi di APBD Kabupaten/Kota. Mumpung momentumnya keliling ini diskusi Pilkada Kabupaten/Kota mana menggelar Pilkada 2024, sharing biar dana tidak terlalu berat,” jelas Hendro.
Hendro mengatakan untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan APBN. Sehingga pengajuan anggaran Pilkada serentak di Sumut harus dibahas bersama, dikaji bersama sesuai dengan peraturan yang ada.
“Kalau Pileg dan Pilpres di cover APBN, Pilgub dan Pilkada Kabupaten/Kota di cover APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” imbuh Ketua Komisi A tersebut.
Baca juga:Jauh dari Alokasi KPU, Anggaran Pemilu 2024 Hanya Rp3,68 Triliun untuk Tahun ini
Hendro menambahkan APBD Sumut tahun 2024 juga harus digunakan untuk PON tahun 2024. Karena, Sumut menjadi tuan rumah dan harus mempersiapkan diri untuk membangun venue olahraga dan persiapan lainnya, dengan memerlukan anggaran yang cukup besar.
“PAD kita Rp6 triliunan, belanja kita Rp13 triliun. Kalau diambil Rp3 triliun goyang kita bos. Belum lagi kita maupun PON,” tandas Hendro. (anita/hm06)
