Kinerja APBN Januari 2023, Catatkan Penerimaan Pajak Rp3,43 T

Medan, MISTAR.ID

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya mengatakan pemerintah terus melakukan penguatan di sisi penerimaan dengan tetap memperhatikan good governance untuk menopang pertumbuhan. Terutama dalam Anggaran Pedapatan
Belanja Negara (APBN) 2023 untuk melindungi masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional sepanjang tahun ini.

“Kinerja positif APBN 2023 menjadi awal yang baik untuk mengarungi tahun konsolidasi fiskal 2023. Di tengah kondisi global yang volatile, Indonesia masih tetap resilien didukung kinerja APBN yang ekspansif dan konsolidatif,” ungkap ketika membuka Konferensi Pers Kinerja APBN Kota Regional Sumatera Utara di Aula Gedung Keuangan Jalan Diponegoro Medan, Selasa (28/2/23).

Kegiatan digelar Perwakilan Kementerian Keuangan Sumut itu dihadiri Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sumut I sekaligus Plt Kanwil DJP Sumut II Eddi Wahyudi, Kepala Perwakilan Kemenkeu sekaligus Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut Syaiful, Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sumut Parjiya, dan Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara (DJKN)
Sumut Tedy Syandriadi.

Baca juga: APBN 2023 Instrumen Pamungkas RI Hadapi Bayang-bayang Resesi

Made menuturkan, hingga 31 Januari 2023, beberapa indikator perekonomian di Sumatera Utara seperti perkembangan harga di tingkat konsumen mengalami inflasi sebesar 0,91 persen (mtm), lebih tinggi dibanding nasional (0,34 persen). Menurutnya hal itu dipicu beberapa komoditas penyumbang inflasi seperti beras, angkutan udara, minyak goreng, daging ayam ras, dan bawang merah.

Dikatakannya, inflasi Sumut bulan Januari 2023 tercatat 5,99 persen (yoy), lebih tinggi dibanding nasional (5,28 persen), dipicu komoditas penyumbang inflasi seperti bensin, cabai merah, beras, angkutan udara, dan tomat.

Sedangkan indikator perekonomian lainnya yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Januari 2023 sebagai salah satu indikator mengukur tingkat kemampuan/daya beli petani terkontraksi 0,63 persen dibanding Desember 2022.

Namun, sebut Made, angka NTP Sumut (123,78) ini lebih tinggi dari nasional (109,84). Penurunan NTP disebabkan turunnya NTP pada subsektor Hortikultura (0,11 persen), subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (1,51 persen) dan subsektor Peternakan (0,58 persen). Di sisi lain, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Januari 2023 mampu tumbuh 0,33 persen (mtm). NTN Sumut (109) berada di atas Nasional (106).

Sedangkan Kakanwil Ditjen Pajak Sumut I merangkap Sumut II Eddi Wahyudi memaparkan target penerimaan Pajak Nasional untuk tahun 2023 tercatat Rp1.718 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp162,2 triliun (9,44 persen) hingga 31 Januari 2023.

Baca juga: Dua Strategi Presiden Jokowi Jadikan APBN 2023 Sebagai Motor Penggerak

“Kinerja penerimaan perpajakan di Sumatera Utara yang dikelola oleh Kanwil DJP Provinsi Sumut I & II pada bulan Januari 2023 sendiri telah mencapai Rp3,43 triliun atau 10,22 persen dari target Rp33,56 triliun,” kata Eddi Wahyudi. Eddi mengatakan, kontributor terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri (44,01 persen); PPH Pasal 21 (17,68 persen); dan PPN Pasal 25/29 Badan (14,99 persen).

“Sedangkan menurut sektor, didominasi sektor Industri Pengolahan (38,17 persen) diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebanyak 26,66 persen,” ujarnya. “Kanwil DJP Provinsi Sumut I & II juga terus mengimbau Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan 2023 tepat waktu,” tegasnya.  Disebutkannya, tercatat hingga 15 Februari 2023, kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada Kanwil DJP Sumut I sebesar 13,17 persen dan Sumut II sebesar 13,19 persen.

Sementara itu, Kakanwil Ditjen Bea dan Cukai Sumut Parjiya mengatakan kinerja penerimaan yang berasal dari Bea dan Cukai di Sumatera Utara, dikelola oleh Kanwil Bea & Cukai Provinsi Sumatera Utara, terealisasi sebesar Rp0,29 triliun (8,92 persen dari target
Rp3,34 triliun). Realisasi ini terkontraksi 44,83 persen (yoy) dipicu kontraksi signifikan Bea Keluar (72,65 persen) meskipun Bea Masuk mampu tumbuh (11,41 persen) dan Cukai (94,44 persen).

Ia menilai, penerimaan Bea Masuk didorong kinerja dari impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan serta komoditas pokok antara lain beras, gula, kacang-kacangan, dan pupuk. Penerimaan Cukai juga mampu tumbuh dengan baik pada periode ini didukung pertumbuhan produksi Hasil Tembakau dan Cukai MMEA yang mulai membaik. Sedangkan kontraksi Bea Keluar dipicu penurunan harga referensi CPO yang turun signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Provinsi Baru di Papua Dapat Dana APBN di 2023

Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp101,73 miliar atau 5,59 persen dari target PNBP (Rp1,82 triliun). Kontributor penerimaan terbesar berasal dari Pendapatan Paspor (Rp12,31 miliar) dan Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB (Rp7,38 miliar).

Realisasi PNBP pada Januari 2023 ini terkontraksi 14,29 persen (yoy). Diharapkan dapat tumbuh pada periode berikutnya diikuti realisasi pada sumber pendapatan yang lain seperti Badan Layanan Umum (BLU) APBN 2023 disusun dengan optimisme dan penuh harapan.

“Namun tetap waspada menghadapi dinamika perekonomian dengan ketidakpastian yang masih tinggi. APBN menjadi instrumen stabilisasi dalam melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tukasnya. (anita/hm09)